BEM Sumenep Gugat Keseriusan Pemkab Kawal DBH Migas dan PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Bersama Aliansi BEM Sumenep usai Gelar Audiensi bersama Pemkab setempat

Foto Bersama Aliansi BEM Sumenep usai Gelar Audiensi bersama Pemkab setempat

SUMENEP, nusainsider.com — Besarnya potensi minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai belum diimbangi dengan kejelasan perjuangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan hak ekonomi masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang membahas persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Participating Interest (PI) 10 persen.

Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M Salman Farid mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal dua instrumen strategis tersebut.

Pasalnya, aktivitas industri hulu migas di kawasan lepas pantai sekitar Kepulauan Sumenep semestinya menjadi peluang untuk memperkuat pendapatan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam audiensi tersebut, mahasiswa menilai penjelasan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Perekonomian belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan, tahapan, hingga realisasi DBH dan PI Migas, “Pungkasnya Salman melalui keterangan rilis yang diterima media nusainsider.com, Selasa 17 November 2026.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah menguasai data, memahami mekanisme, serta memperjuangkan kepentingan ekonomi Kabupaten Sumenep dari sektor migas.

DBH Migas Dipertanyakan, BEM Desak Pemkab Buka Data

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah mekanisme pembagian DBH Migas. Salman sapaan akrabnya meminta pemerintah daerah menjelaskan posisi Kabupaten Sumenep dalam skema pembagian tersebut, baik sebagai daerah penghasil maupun daerah berbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga mempertanyakan dasar perhitungan DBH Migas, mulai dari data lifting, komponen penerimaan, formula pembagian, besaran alokasi hingga realisasi yang diterima pemerintah daerah, “Imbuhnya.

Salman menyebutkan, pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap pasif dengan menunggu penetapan alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab harus proaktif menelusuri seluruh peluang hak fiskal daerah dan memperjuangkannya melalui koordinasi serta advokasi lintas pemerintahan.

Terlebih, terdapat aktivitas industri migas lepas pantai di kawasan sekitar Kepulauan Sumenep. Kondisi tersebut dinilai perlu dikaji secara serius untuk memastikan status kewilayahan dan mekanisme pembagian DBH yang berlaku, “Tuturnya.

Baca Juga :  Antusiasme Jamaah Memuncak, Akses Jalan ke Masjid Abdullah Syechan Baghraf Tertutup Kendaraan

Lebih jauh, pihaknya menilai, seluruh pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui data dan kajian yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ia mendesak Pemkab membuka posisi daerah dalam mekanisme DBH Migas, menyampaikan dasar perhitungan dan realisasinya, serta mengevaluasi seluruh peluang hak fiskal yang dapat diperjuangkan.

Selain itu, pemerintah diminta memastikan manfaat penerimaan DBH Migas dapat dirasakan masyarakat secara merata, terutama warga di wilayah kepulauan yang berada dekat dengan aktivitas industri migas, “Lanjutnya.

PI 10 Persen Sejak 2023, BEM Tagih Kepastian

Selain DBH Migas, ketidakjelasan perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Sepanjang/Pagerungan Utara juga menjadi perhatian serius mahasiswa.

Aliansi BEM Sumenep menyoroti kesepakatan terkait penawaran PI 10 persen yang berlangsung pada 22 November 2023 di Gedung Negara Grahadi.

Menurut Salman, kesepakatan tersebut semestinya menjadi momentum bagi Pemkab Sumenep untuk mengawal proses partisipasi daerah secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.

Namun, hingga kini, publik dinilai masih membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan proses tersebut.

Sejumlah hal yang dipertanyakan meliputi tahapan yang telah diselesaikan, kendala yang dihadapi, kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), skema kelembagaan dan pembiayaan, hingga target penyelesaian proses PI 10 persen.

Aliansi BEM Sumenep menegaskan bahwa PI bukan sekadar peluang mendapatkan tambahan pendapatan daerah. Lebih dari itu, PI merupakan instrumen partisipasi daerah dalam kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pemerintah membutuhkan kesiapan kelembagaan, kemampuan pengelolaan, strategi pembiayaan, serta pengawalan kebijakan yang terukur.

Mahasiswa tidak ingin kesepakatan yang telah berlangsung sejak 2023 hanya berhenti sebagai dokumen tanpa kepastian tindak lanjut.

Baca Juga :  Slamet Ariyadi Bagikan Mushaf Al-Quran ; Masyarakat Madura Do'akan Begini

Pemkab Sumenep pun didesak membuka perkembangan proses PI secara transparan, menjelaskan tahapan dan kendala, termasuk kesiapan BUMD serta pihak-pihak yang terlibat.

Tidak hanya itu, mahasiswa meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas, terukur, dan memiliki target waktu penyelesaian.

Kinerja Bagian SDA dan Perekonomian Ikut Disorot

Persoalan DBH dan PI Migas juga mendorong Aliansi BEM Sumenep mempertanyakan kinerja perangkat daerah, khususnya Bagian SDA dan Perekonomian yang berkaitan dengan koordinasi urusan tersebut.

Dalam audiensi, mahasiswa menilai penjelasan yang disampaikan belum mampu menjawab berbagai pertanyaan substantif mengenai perkembangan dan realisasi kedua agenda strategis tersebut.

Kondisi itu dinilai menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, penguasaan data, serta kesiapan perangkat daerah dalam mengawal kepentingan ekonomi Kabupaten Sumenep.

Menurut Aliansi BEM Sumenep, Bagian SDA dan Perekonomian tidak cukup hanya menjalankan fungsi koordinasi, menghadiri rapat, atau menyampaikan perkembangan secara normatif.

Perangkat daerah harus memiliki inisiatif kebijakan, kajian mendalam, komunikasi lintas pemerintahan, penguatan BUMD, serta langkah advokasi yang memiliki indikator keberhasilan.

Mahasiswa juga mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah agar persoalan DBH dan PI Migas tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Kekayaan Migas Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Aliansi BEM Sumenep menilai persoalan DBH dan PI Migas tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketika aktivitas industri migas berlangsung di sekitar Kepulauan Sumenep, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah memperjuangkan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri, sementara peluang ekonomi dan manfaat fiskalnya tidak dapat dijelaskan secara transparan.

Penerimaan dari sektor migas semestinya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Dari Sawah ke Parlemen, Mbak Nia Perjuangkan Infrastruktur Pertanian

Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran pendapatan yang diperoleh daerah, melainkan bagaimana pemerintah memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tujuh Tuntutan Aliansi BEM Sumenep

Berdasarkan hasil audiensi dan berbagai persoalan yang disoroti, Aliansi BEM Sumenep menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pertama, mendesak pemerintah daerah serius memperjuangkan optimalisasi hak fiskal melalui mekanisme DBH Migas sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, menuntut transparansi data dan dasar perhitungan DBH Migas, termasuk data lifting, klasifikasi daerah, komponen penerimaan, alokasi, serta realisasi.

Ketiga, mendesak Pemkab memberikan kepastian perkembangan PI 10 persen pada Wilayah Kerja Sepanjang/Pagerungan Utara sejak kesepakatan 22 November 2023.

Keempat, menuntut keterbukaan informasi mengenai kesiapan BUMD, skema kelembagaan, pembiayaan, kendala, dan target penyelesaian PI.

Kelima, mendesak evaluasi terhadap kinerja Bagian SDA dan Perekonomian dalam mengawal kepentingan daerah di sektor migas.

Keenam, menuntut adanya peta jalan yang terukur untuk memastikan optimalisasi manfaat ekonomi sektor migas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.

Ketujuh, mendesak pemerintah menjamin transparansi dan pemerataan manfaat sumber daya alam, terutama bagi masyarakat wilayah kepulauan.

Aliansi BEM Sumenep menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari pengawalan yang lebih serius terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan DBH dan PI Migas hingga pemerintah mampu memberikan penjelasan transparan, data yang dapat diuji, serta langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Sumenep tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kekayaan migasnya sendiri. Sumber daya alam harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sekadar sumber pendapatan,” tegas Salman menutup.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

Pesan Suara WhatsApp Berisi Dugaan Hinaan, Humas BNN Sumenep Tuai Kecaman
Dari Marketing Keliling Surabaya hingga Senayan, Perjalanan Perjuangan Ning Lia Berbuah Penghargaan
Dari Dapur Keluarga Menuju Pasar Luas, Searah Ketapang Dorong UMKM Banyuates Naik Kelas
Bersama Lia Istifhama dan Polda Jatim, BAM Jatim Dorong Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan
Tekan Risiko Penyakit Ayam Broiler, SJM Madura Bekali Tim Teknis dengan Analisis Medis Lapangan
Penyelenggara Event di Sumenep Wajib Bayar Pajak, Ini Penjelasan Bapenda
Menuju Indonesia Emas 2045, PB PMII Desak Pemerintah Kembali ke Amanat Konstitusi
Bidik Media Expo 2027 Lebih Besar, Tiga Media Sumenep Matangkan Konsep di Surabaya

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:43 WIB

Pesan Suara WhatsApp Berisi Dugaan Hinaan, Humas BNN Sumenep Tuai Kecaman

Selasa, 17 November 2026 - 15:31 WIB

Dari Marketing Keliling Surabaya hingga Senayan, Perjalanan Perjuangan Ning Lia Berbuah Penghargaan

Selasa, 17 November 2026 - 14:34 WIB

Dari Dapur Keluarga Menuju Pasar Luas, Searah Ketapang Dorong UMKM Banyuates Naik Kelas

Selasa, 17 November 2026 - 11:49 WIB

BEM Sumenep Gugat Keseriusan Pemkab Kawal DBH Migas dan PI 10 Persen

Selasa, 17 November 2026 - 09:31 WIB

Bersama Lia Istifhama dan Polda Jatim, BAM Jatim Dorong Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan

Senin, 16 November 2026 - 08:33 WIB

Penyelenggara Event di Sumenep Wajib Bayar Pajak, Ini Penjelasan Bapenda

Senin, 16 November 2026 - 05:29 WIB

Menuju Indonesia Emas 2045, PB PMII Desak Pemerintah Kembali ke Amanat Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 - 10:23 WIB

Bidik Media Expo 2027 Lebih Besar, Tiga Media Sumenep Matangkan Konsep di Surabaya

Berita Terbaru