MADURA, nusainsider.com — Pemekaran Madura menjadi Provinsi akhir-akhir ini masih menjadi perbincangan serius dikalangan Birokrasi, baik Pemerintah daerah, Provinsi maupun Pusat.
Hingga saat ini, pemekaran Madura mendirikan Provinsi sendiri masih terus diperjuangkan dan di tata secara bertahap baik oleh Pemerintah daerah maupun Pusat.
Bupati Sumenep, Ra Achmad Fauzi dalam video singkatnya di Instagram menyampaikan bahwa Sumenep Itu Berbeda dengan Kabupaten lain, kita banyak pulau. Kabupaten lain mungkin dia tidak punya pulau, kalaupun ada pulau, paling hanya ada 1 (satu) pulau.
Kalau sumenep ada 128 Pulau, 48 pulau berpenghuni. Nah, infrastruktur jalan tidak semuanya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Cak Fauzi mengatakan belum lama ini pihaknya telah menggandeng PLN meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah terluar di Kabupaten Sumenep, yakni Pulau Sapeken.
“Alhamdulillah masyarakat di Pulau Sapeken kini sudah teraliri listrik,” kata Cak Fauzi
Ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan pemerintah desa. Namanya pemerintah ini kebijakannya bukan hanya infrastruktur, tapi ada Sumber daya Manusia (SDM), kesehatan, pendidikan dan seterusnya.
Apalagi pulau kita misalnya di kepulauan kangean yang besar, hampir seperti salahsatu kabupaten di madura.
Persoalan Madura harus jadi provinsi, boleh saja. Tapi infrastruktur kita perbaiki dulu, Sumber Daya manusianya juga Siap, “jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Slamet Ariyadi DPR RI Fraksi Amanat Nasional (F-PAN) asal Madura di Rapat Paripurna masa persidangan lll juga menyampaikan saat rapat terkait pemekaran daerah otonomi baru, yakni madura.
Menurutnya, wacana pembentukan Madura menjadi provinsi tersendiri itu harus masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas), “jelasnya dilansir media detik.com.
Slamet juga menegaskan ketika Madura menjadi Provinsi tersendiri dirasa sangat mampu di lihat dari kemampuan biaya pembangunan, SDA dan SDM-nya ketika nanti menjalankan roda pemerintahan.
Terlebih belakangan ini para tokoh disana (red; Madura) banyak usulan pemekaran Pulau Garam menjadi Provinsi baru agar taraf hidup masyarakat meningkat.
Pihaknya sangat mengapresiasi, karena secara budaya dan kultural, Pulau Madura memang layak menjadi Provinsi,” pungkasnya.
Dirinya berharap agar proses pemekaran daerah diproses sesuai undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Bahkan dalam rapat tersebut dirinya mengusulkan dua tokoh Madura yang berkontribusi terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, diantaranya, Pangeran Trunojoyo salah satu pejuang melawan penjajah bahkan saat ini namanya telah diabadikan menjadi nama Kampus, Universitas Trunojoyo Madura, dan Syaikhona Kholil Bangkalan Madura beliau adalah guru bangsa dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), “imbuhnya.
Salahsatu Politisi muda yang selalu menyuarakan aspirasi terkait Madura itu menambahkan bahwa Madura memiliki areal pertanian lebih dari 400 ribu hektar, bahkan Kementerian Pertanian meneguhkan komitmen menjadikan Madura sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, Madura juga memiliki potensi di sektor peternakan yang mana daerah ini memiliki populasi sapi yang cukup besar.
Madura juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan, ladang-ladang terbuka di pesisir pantai dapat dijadikan peluang untuk menanam komoditas yang bernilai tinggi, perikanan yang ada di laut sekitar Madura juga sangat beragam.
“Madura memiliki potensi lingkungan hidup seperti Sumber Daya Migas, tembakau, perkebunan dan ekowisata,” tutupnya.
