SUMENEP, nusainsider.com — Pengurus cabang (PC) pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) kabupaten sumenep, madura jawa timur kembali gelar ‘Konsolidasi’, Minggu 21 Mei 2023 malam.
Konsolidasi tersebut dalam rangka menyatakan sikap terkait berbagai persoalan yang ada dikabupaten Sumenep, salahsatu diantaranya; menolak adanya reklamasi pantai, menolak adanya pertambangan ilegal, menolak atas akuisisi laut sebagai milik pribadi atau perusahaan dikabupaten sumenep, “kata abdul dalam video berdurasi 02.10 menit tersebut yang beredar di status whatsapp aktivis PMII Sumenep.
Ketua Cabang PMII Sumenep, Abdul sapaan akrabnya menginstruksikan kepada seluruh kader PMII se-kabupaten sumenep untuk mengikuti istighosah akbar bersama dengan keluarga besar Nahdlatul ulama’ dan rakyat kabupaten sumenep.
“Istighosah akbar tersebut akan diselenggarakan pada hari sabtu 27 Mei 2023, bertempat di dusun takerbuy desa gersik putih kecamatan gapura, tepatnya di masjid Zainal abidin pukul 13.00 Wib”. Ungkapnya
Mahasiswa asal kepulauan tersebut menjelaskan bahwa polemik yang semakin mencekam dikabupaten Sumenep terkait eksploitasi lingkungan, reklamasi pantai gersik putih, alih fungsi lahan, tambang galian C, maupun pengrusakan ekologis lainnya yang berdampak serius terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat banyak serta masa depan generasi bangsa.
Pantai Gersik Putih yang pada gilirannya mendapat ancaman pengrusakan oleh pihak investor dengan langkah-langkah yang menciderai Undang-Undang Dasar yakni dengan mengSHMkan (sertifikat hak miliki) kawasan pantai dan telah mengambil secara paksa hak-hak nelayan kecil sebagai pengambil manfaat dari kekayaan pantai dan laut gersik putih, “Paparnya.
Dirinya prihatin dengan sikap pemerintah hingga detik ini yang masih absen dalam menyikapi dan membiarkan kekosongan ruang keadilan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat gersik putih secara khusus dan masyarakat se-kabupaten Sumenep pada umumnya.
Seyogyanya, pemerintah harus bergerak dengan cepat dan memberikan langkah-langkah tegas secara hukum karena hal ini akan menciptakan persoalan sosial yang semakin tak terkendali dan berpotensi cheos (red. Kekacauan) antara warga sipil.
“Jangan sampai peranan pemerintah hanya sebagai ajang penjaga keamanan di malam hari yang absen atas keberpihakan masyarakat kecil”, Tegasnya.
Sementara itu, Nur hayat juga menyampaikan bahwa PMII dalam hal ini memiliki kajian secara teoritis dan empiric terkait persoalan lingkungan hidup.
Landasan kajian tersebut termuat dalam nilai dasar pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) yakni hablum minal alam, bahwa setiap yang hidup harus mampu dijaga dan dilestarikan oleh manusia sebagai khalifah.
“Kekayaan alam yang dimiliki Manusia harus mampu menghidupi serta menjadi penghidupan di alam ini”, Paparnya.
Mantan Ketua Umum BEMSU itu menegaskan bhawa Keberadaan Negara (red. pemerintah) harus mampu memberikan kepastian kesejahteraan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kebijakan-kebijakan strategis pemerintah untuk menjawab masalah public harus mampu menjadi solusi ditengah-tengah masyarakat.
PMII hadir guna memastikan keberpihakan Negara kepada rakyatnya bukan berpihak kepada oligarki dan menjadikan rakyat sebagai objek penindasan.
Dalam keterangan rilisnya PC. PMII SUMENEP menyatakan sikap :
1. Menolak Adanya Reklamasi Pantai
2. Menolak Adanya Pertambangan Ilegal
3. Menolak akuisisi kepemilikan laut sebagai milik pribadi atau perusahaan di kabupaten sumenep.
Berikut Videonya Klik Disini
