SUMENEP, nusainsider.com — Pernyataan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyebut pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih aman menuai kritik dari kalangan aktivis pemuda.
Mereka menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Aktivis Pemuda Sumenep, Sudirman, menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi, khususnya jenis Pertalite.
Bahkan, jika tersedia di tingkat pengecer, harganya disebut mengalami kenaikan hingga sekitar 50 persen dari harga normal.
Sebelumnya, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyampaikan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Sumenep masih sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan tidak mengalami pengurangan.
Namun, menurut Sudirman, kondisi tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan masyarakat di sejumlah SPBU.
Ia menyebut masih banyak stasiun pengisian bahan bakar yang mengalami kekosongan stok BBM subsidi jenis Pertalite.
“Seharusnya Pemkab Sumenep sebelum memberikan pernyataan harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah benar atau tidak bahwa BBM subsidi jenis Pertalite itu memang langka. Jangan sampai memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta,” ujar Sudirman.
Ia menilai pernyataan yang tidak didasarkan pada kondisi riil di lapangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan dapat mencederai citra pemerintah daerah.
Karena itu, Sudirman meminta agar pernyataan mengenai kondisi pasokan BBM yang dinilai masih aman tersebut ditinjau kembali apabila memang tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat bisa menilai sendiri jika pemerintah hanya menyampaikan pernyataan tanpa melakukan pengecekan langsung di lapangan,” katanya.
Selain meminta evaluasi terhadap pernyataan tersebut, Sudirman juga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Saya berharap Pemkab Sumenep dan pihak yang berwenang menindak tegas mafia BBM serta pengecer yang menjual BBM di atas harga eceran tertinggi (HET),” pungkasnya.
Penulis : Wafa
