Aneh tapi Nyata! DPRD Sumenep Kecewa Pemangkasan Anggaran Tanpa Rapat

Selasa, 11 Maret 2025 - 13:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, nusainsider.com Komisi III DPRD Sumenep secara tegas menolak efisiensi anggaran yang dilakukan eksekutif tanpa pembahasan bersama.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pemangkasan kegiatan kedewanan tidak dapat diterima karena tidak pernah dibahas secara teknis sebelumnya.

banner 325x300

“Kami bukan tidak patuh terhadap Inpres, tetapi kami merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan mengenai pemangkasan anggaran,” ujar Muhri, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto.

Menurutnya, kegiatan kedewanan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seharusnya tidak serta-merta dipangkas. Salah satu yang disoroti adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas (Perdin).

“Seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu. Tidak bisa tiba-tiba dipangkas begitu saja. Ini aneh tapi nyata,” tegasnya.

Wiwid juga menyoroti sikap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Edy Rasiyadi, yang menyatakan bahwa beberapa kegiatan kedewanan terkena dampak efisiensi.

Baca Juga :  Partai Borong Rekomendasi, Demokrasi di Sumenep Mulai Mati

Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman yang keliru tentang tugas pokok dan fungsi legislatif.

“Sejak kapan eksekutif memiliki fungsi anggaran seperti legislatif? Terkait anggaran, seharusnya ada diskusi dengan DPRD, bukan asal potong,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, meminta agar eksekutif segera menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas postur anggaran pasca-Inpres.

banner 325x300

“Kita ini bagian dari pemerintahan daerah, jadi harus ada pembahasan terbuka. Masak sudah lebih dari sebulan tidak ada rapat apa pun terkait efisiensi? Ada apa sebenarnya?” kata Yasid.

Sebelumnya, Sekkab Sumenep, Edy Rasiyadi, dalam berbagai pernyataan menyebutkan adanya pemangkasan anggaran, termasuk untuk kegiatan kedewanan yang sudah direncanakan, seperti perjalanan dinas.

Baca Juga :  Jabatannya diperpanjang 8 Tahun, Kades Dapenda Harapkan Hal yang Mengejutkan

Namun, DPRD menilai keputusan itu diambil tanpa diskusi yang layak dan menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Loading

Penulis : Mif

Berita Terkait

OPINI, UPLAND 2025: Investasi Harapan atau Perang Kepentingan?
Konvensi Nasional SMSI 2025: Apresiasi untuk Polri yang Melayani dan Melindungi
Lomba Puisi dan Pidato Bung Karno Warnai Bulan Juni di Sumenep
Skandal Narkoba Jadi Pelajaran, FPK Tuntut PAW Transparan dan Kredibel
Gelombang Kegaduhan di Partai Nasdem Memuncak, Pembesar Nasdem Murka Penunjukan Akis Jasuli
Elpiji 3 Kg di Sapeken Tembus Rp29 Ribu, Warga Tagih Janji Subsidi Pemerintah
Kasus Chromebook Kemendikbud: Kejagung Cegah Tiga Eks Stafsus Nadiem Makarim
Gelombang Penolakan di Sumenep, Kader NasDem Desak Evaluasi SK Ketua DPD
KPU Sumenep.

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 06:38 WIB

OPINI, UPLAND 2025: Investasi Harapan atau Perang Kepentingan?

Kamis, 12 Juni 2025 - 10:07 WIB

Konvensi Nasional SMSI 2025: Apresiasi untuk Polri yang Melayani dan Melindungi

Rabu, 11 Juni 2025 - 13:03 WIB

Lomba Puisi dan Pidato Bung Karno Warnai Bulan Juni di Sumenep

Selasa, 10 Juni 2025 - 13:26 WIB

Gelombang Kegaduhan di Partai Nasdem Memuncak, Pembesar Nasdem Murka Penunjukan Akis Jasuli

Selasa, 10 Juni 2025 - 09:10 WIB

Elpiji 3 Kg di Sapeken Tembus Rp29 Ribu, Warga Tagih Janji Subsidi Pemerintah

Minggu, 8 Juni 2025 - 21:48 WIB

Kasus Chromebook Kemendikbud: Kejagung Cegah Tiga Eks Stafsus Nadiem Makarim

Minggu, 8 Juni 2025 - 15:05 WIB

Gelombang Penolakan di Sumenep, Kader NasDem Desak Evaluasi SK Ketua DPD

Sabtu, 7 Juni 2025 - 22:41 WIB

Penunjukan Kontroversial: NasDem Sumenep di Ujung Perpecahan

Berita Terbaru