SURABAYA, nusainsider.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melakukan audiensi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kangean Energy Indonesia (KEI), Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), Medco Energy Rabu (5/11/2025).
Audiensi yang berlangsung di Aula Kantor SKK Migas Jabanusa itu dihadiri 13 mahasiswa perwakilan BEM dari berbagai kampus di Sumenep.
Kehadiran mereka mengatasnamakan suara masyarakat kepulauan, terutama di wilayah terdampak kegiatan eksplorasi migas yang akhir-akhir mendapat sorotan terkait adanya Survei seismik 3D di Kepulauan Kangean.
Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa turut didampingi oleh seorang praktisi asal Sumenep yang juga anggota Komisi Informasi (KI) daerah setempat.
Ia mengawali pertemuan dengan menekankan pentingnya komunikasi publik yang utuh dan tidak setengah-setengah.
Menurutnya, kesalahpahaman yang terjadi di lapangan bukan karena niat buruk, melainkan akibat dari miskomunikasi dan kurangnya penyampaian informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan mahasiswa.
“InsyaAllah SKK Migas Jabanusa dan KEI bekerja dengan tulus untuk negara. Mereka mengawal kebutuhan energi nasional demi kepentingan bersama,” ungkapnya dalam sambutan pembuka.
Sementara itu, Koordinator BEM Sumenep, Salman Al Farisy, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegiatan hulu migas adalah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun, BEMSU menilai penting adanya kejelasan soal dampak, perizinan, dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Tadi disampaikan bahwa KEI telah menyalurkan berbagai bantuan sosial melalui program Pengembangan Masyarakat (PPM), tetapi karena tidak dipublikasikan, masyarakat menganggap kegiatan itu tidak ada,” ujarnya.
Menurut Salman, kondisi tersebut membuat kontribusi perusahaan seolah tidak terasa oleh masyarakat, terutama di wilayah Pagerungan yang telah lama menjadi lokasi eksploitasi migas.
Ia berharap, KEI dan SKK Migas lebih transparan terhadap kegiatan dan regulasi yang dijalankan, termasuk mengenai dokumen Amdal dan mekanisme pengawasan kegiatan eksploitasi di Kepulauan Sapeken.
“Transparansi harus diwujudkan melalui publikasi yang terbuka, agar masyarakat bisa tahu bahwa aktivitas migas di wilayahnya memang dijalankan dengan prosedur yang benar,” tegas Salman.
Senada dengan itu, Hidayat, Sekjen BEMSU dari STKIP PGRI Sumenep, menambahkan bahwa kekhawatiran masyarakat kepulauan bukan tanpa alasan.
Penolakan sebagian warga terhadap survei seismik, kata dia, muncul karena belum adanya pemahaman utuh mengenai dampak lanjutan ketika nanti sudah sampai pada tahap eksploitasi.
“Yang dipikirkan masyarakat bukan hanya soal surveinya, tapi efek ketika nanti sudah dieksploitasi. Maka, SKK Migas perlu memberi penjelasan transparan agar masyarakat tidak resah, apakah nanti masyarakat terdampak juga akan menikmati hasil kekayaan alam Migas tersebut atau hanya akan jadi penonton” ujar Hidayat disela-sela Audiensi bersama SKK Migas – Kei.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak kegiatan migas, tetapi menuntut adanya keterbukaan informasi. Transparansi diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial masyarakat yang sempat terguncang akibat misinformasi terkait kegiatan seismik 3D di Kangean.
“Kalau masyarakat sudah paham dan percaya, kegiatan seismik bisa berjalan lancar, dan hubungan sosial di kepulauan kembali kondusif,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kampoi Naibaho, Manager Public and Government Affairs (PGA) KEI, menyampaikan paparan teknis terkait kegiatan hulu migas, mulai dari tahapan eksplorasi hingga hilirisasi.
Ia menjelaskan bahwa sektor hulu migas mencakup proses pencarian, survei, dan eksplorasi sumber minyak dan gas, sedangkan sektor hilir berfokus pada pengolahan dan distribusi hasilnya kepada masyarakat.
Kampoi juga menjelaskan bahwa survei seismik 3D yang dilakukan di wilayah Kepulauan Kangean menggunakan metode Ocean Bottom Node (OBN), yakni teknologi dengan akurasi tinggi untuk memetakan struktur bawah laut tanpa merusak lingkungan.
“Metode ini aman dan sudah banyak digunakan di berbagai wilayah. Kami memastikan kegiatan berjalan sesuai standar lingkungan dan keselamatan kerja,” paparnya.
Pihak KEI juga menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan survei, mereka telah mengadakan sosialisasi kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat setempat.
“Kami tidak langsung turun tanpa izin atau pemberitahuan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami manfaat kegiatan ini,” jelas Kampoi.
Sementara itu, Anggono Mahendrawan Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa mengapresiasi semangat mahasiswa yang datang membawa aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang Idealis.
Menurutnya, dialog seperti ini penting agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara pelaku industri, masyarakat, dan akademisi.
“Saya rasa forum seperti ini sangat baik. Kita bisa saling mengoreksi dan belajar. Semua pihak punya tujuan yang sama: menjaga kepentingan negara dan masyarakat,” Kata Anggono mahendrawan kepada media ini, Rabu 4 November 2025.
Kami SKK Migas bersama KKKS tidak akan pernah menutup diri dan Informasi yang dibutuhkan masyarakat, aktivis dan media.
Sehingga kedatangannya secara langsung seperti rekan-rekan Mahasiswa ini kami ucapkan terimakasih dan kamu menyambut baik untuk Dialog dan berdiskusi perihal Ke-migasan.
Rekan-rekan Mahasiswa sebagai tonggak penyampai Aspirasi masyarakat harus tetap mempertahankan Idealisme serta kebijaksanaannya dalam bergerak. Sehingga, informasi yang diterima juga harus detail dan tidak terpotong agar supaya juga mampu meng-edukasi masyarakat tentang semua yang berkaitan dengan Kemigasan”, Imbuhnya.
Audiensi tersebut berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab terbuka. Beberapa perwakilan mahasiswa menanyakan tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat dan sejauh mana KEI melibatkan warga lokal dalam kegiatan migas di Kangean.
Melalui dialog ini, diharapkan sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pelaku industri migas dapat terus terjalin. Tujuan akhirnya, agar eksplorasi energi di wilayah kepulauan bisa berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan keresahan dan atau konflik sosial.
Penulis : Wafa
