SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab Sumenep) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Tahun ini, Pemkab Sumenep kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Predikat tersebut menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2024.
Prestasi ini mencerminkan konsistensi dan keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional. Capaian ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat Sumenep.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa capaian opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras semua elemen di lingkungan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi antara seluruh perangkat daerah dan pengawasan masyarakat yang aktif dalam mengontrol kinerja pemerintahan.
“WTP ini adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat,” kata Bupati Achmad Fauzi.
Ia menambahkan bahwa dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
“Kami berharap seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (17/04/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Yuan Candra Djaisin Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi jawa Timur secara langsung menyerahkan penghargaan opini WTP kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Penyerahan penghargaan itu menjadi momen penting yang menunjukkan hasil nyata dari sistem pengelolaan keuangan yang disiplin dan taat aturan di Kabupaten Sumenep.
Bupati Fauzi juga mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi motivasi besar bagi seluruh pimpinan perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk terus bekerja secara maksimal.
“Seluruh ASN semakin termotivasi untuk giat bekerja membangun Kabupaten Sumenep. Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi tanggung jawab moral dan profesional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penghargaan ini adalah dorongan moral bagi ASN maupun non-ASN untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan ini mendorong ASN dan Non-ASN berkomitmen membawa Sumenep ke arah lebih baik. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Bupati yang akrab disapa Cak Fauzi itu menekankan bahwa keberhasilan opini WTP ini tidak boleh membuat jajaran pemerintah berpuas diri.
Ia mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari BPK RI demi perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang.
“Kalau ada temuan atau catatan, itu harus menjadi bahan perbaikan. Rekomendasi dari BPK harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen tersebut harus dimiliki oleh semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara cermat dan penuh tanggung jawab.
“Rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti dengan semangat meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan,” tegas Bupati.
Ia berharap, melalui pengelolaan keuangan yang baik, setiap program pembangunan yang dijalankan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan bahwa opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas akuntabilitas dan transparansi yang terus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Kami akan terus menjaga kepercayaan publik dengan menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab,” ucapnya menutup pernyataan.
Penghargaan opini WTP ini juga menjadi penyemangat tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Dengan capaian delapan kali berturut-turut opini WTP, Pemkab Sumenep menunjukkan bahwa konsistensi dalam menjalankan prinsip good governance adalah kunci utama untuk membangun daerah.
Semangat menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi akan terus menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Penulis : Mif
