SURABAYA, nusainsider.com — Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selama ini masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil.
Padahal, menurut Lia, daerah memiliki peran sangat besar dalam menopang penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau, mulai dari hulu hingga hilir.
Aktivitas ekonomi tersebut melibatkan petani tembakau, buruh pabrik rokok, hingga industri pengolahan yang sebagian besar beroperasi di daerah.
“Daerah itu kerja keras dari awal sampai akhir. Mulai petani, buruh, sampai industri. Tapi yang kembali ke daerah justru kecil. Ini jelas perlu diperjuangkan,” ujar Lia Istifhama.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini menjelaskan, selama bertahun-tahun porsi DBHCHT yang dialokasikan ke daerah hanya berada di kisaran tiga persen, bahkan dalam beberapa kebijakan terakhir disebut cenderung menurun.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dari cukai rokok sangat besar. Namun, dampak sosial dan ekonomi yang ditanggung daerah seperti isu kesehatan, kesejahteraan buruh, hingga ketahanan ekonomi petani belum diimbangi dengan pembagian anggaran yang proporsional.
Lia juga membandingkan skema DBHCHT dengan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam lainnya. Pada sektor tertentu, daerah masih memperoleh porsi yang relatif lebih besar.
Sementara pada cukai hasil tembakau, yang aktivitas ekonominya jelas berada di daerah, pembagiannya justru sangat terbatas.
Tak hanya soal besaran anggaran, Lia turut menyoroti ketentuan pemanfaatan DBHCHT yang dinilainya terlalu kaku.
Saat ini, sebagian besar dana tersebut hanya dapat digunakan untuk sektor kesehatan, sementara kebutuhan daerah jauh lebih kompleks dan beragam.
“Masalah daerah itu tidak cuma kesehatan. Ada pendidikan, sosial, penguatan ekonomi, sampai infrastruktur. Tapi ruang pemanfaatannya masih sempit,” jelasnya.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu DBHCHT agar ke depan terjadi perubahan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil.
Ia mendorong agar DBHCHT tidak hanya diperbesar porsinya, tetapi juga dibuat lebih fleksibel dalam pemanfaatannya.
“Ini bukan cuma soal angka. Ini soal keadilan dan keberpihakan pada daerah. Supaya hasilnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Lia Istifhama.
Penulis : Wafa
