Dugaan Jual Beli Jabatan PPS di Kecamatan Rubaru Semakin Jelas, Kebobrokan KPU Semakin Ganas

- Pewarta

Rabu, 5 Juni 2024 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, nusainsider.com Sorotan tajam publik kini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menyusul berbagai isu miring yang menggambarkan potensi kebobrokan dalam institusi tersebut.

Berbagai dugaan praktik jual beli posisi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Rubaru dengan sistem potong gaji, serta tes tulis yang diduga hanya formalitas belaka, telah memicu perbincangan hangat dalam ranah demokrasi lokal.

Dugaan manipulasi juga mencuat bahwa PPS yang lolos diduga berdasarkan rekomendasi PPK, bukan melalui penilaian objektif dari hasil tes wawancara. Keadaan ini menjadi ironis sehingga menimbulkan kecurigaan.

Seorang narasumber dengan inisial IM, menyatakan keheranannya karena tidak lolos sebagai PPS Pilkada 2024 meskipun mampu menjawab semua pertanyaan wawancara dengan baik.

“Pertanyaannya mudah, hanya sekitar empat dan tidak sulit,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bukti Implementasi Jatim CETTAR, Ning Lia Sebut Bus Jatim Multiplier Effect

Bukti lain juga muncul dari salah satu pendaftar PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang telah mengikuti wawancara dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Rubaru. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh PPK Rubaru terbilang cukup sederhana.

“Dari pengalaman saya, pertanyaannya hampir sama dengan peserta lainnya, hanya seputar jumlah DPT (daftar pemilih tetap), jumlah dusun, dan hal-hal sejenis,” ungkapnya.

Bagi dia, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah memerlukan analisis yang mendalam dalam menjawabnya.

“Mungkin orang awam pun akan tahu jumlah dusun di desanya, tidak perlu berpikir terlalu keras,” tambahnya.

Pendaftar tersebut juga mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti tes wawancara, ia telah mempersiapkan dirinya dengan membaca buku dan mencari informasi di Google mengenai undang-undang pilkada dan tahapan pilkada. Namun, ia merasa kebingungan karena materi yang dipelajarinya tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh PPK.

“Ternyata apa yang saya pelajari tidak berguna dalam wawancara dengan PPK,” ucapnya sambil tertawa.

Ia menyatakan keheranannya atas pertanyaan yang diajukan oleh PPK Rubaru, mempertanyakan apakah pertanyaan tersebut merupakan standar dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataukah PPK yang membuatnya sendiri.

“Dengan pertanyaan seperti itu, sulit untuk mengukur kecakapan calon PPS. Apakah pertanyaannya sudah standar dari KPU ataukah PPK yang membuatnya sendiri, saya juga tidak tahu,” tandasnya dengan rasa keheranan.

Pernyataan kontroversial dari seorang pendaftar PPS mengenai pertanyaan wawancara yang dianggap kurang menantang dari PPK Rubaru masih menjadi sorotan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pertanyaan yang diajukan merupakan standar dari KPU atau merupakan inisiatif PPK tersebut.

Sejumlah pihak menyatakan kebingungannya terkait relevansi pertanyaan yang diajukan dengan kualifikasi dan kebutuhan sesungguhnya untuk menjadi seorang anggota PPS.

Baca Juga :  45 Kader Digital Sumenep Ikuti Bimbingan Kader Digital Desa di Jakarta

”Apakah pengetahuan seputar jumlah dusun dan DPT menjadi indikator yang memadai untuk menilai kelayakan seorang calon PPS,” katanya dengan nada bertanya tanya.

KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum mungkin dapat memberikan klarifikasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang memadai tersebut. Adakah standar tertentu yang seharusnya diikuti oleh setiap PPK dalam menyusun pertanyaan wawancara bagi calon PPS?

Pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas untuk menghindari keraguan dan spekulasi lebih lanjut dari masyarakat. Karena integritas dan kualitas PPS menjadi hal yang sangat vital dalam proses pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Sementara itu, Ketua PPK Rubaru, Abd Hadi menjelaskan bahwa Tuduhan yang disampaikan PPS itu tidak benar dan Tidak ada jual beli-jabatan di PPK.

Ditanyakan soal ketidaklolosan salahsatu PPS di Rubaru yang nyata-nyata menjawab pertanyaan dari PPK dengan benar 99% namun tidak lolos dan menjadi indikasi adanya Jual-Beli Jabatan.

“Itu Rekrutmen oleh KPU, bukan PPK mas. Jadi Kewenangan murni ada di KPU, “Imbuhnya saat dikonfirmasi wartawan nusainsider.com melalui chat Whatsappnya, Rabu 5 Juni 2024.

Dikonfirmasi tindaklanjut, Chat pewarta belum ada respon hingga berita ini dinaikkan. Bahkan pewarta juga melakukan konfirmasi ke Komisioner KPU Sumenep juga belum ada respon.

Loading

Penulis : Dre

Berita Terkait

Geger! Warga Sumenep Temukan Bayi Terbungkus Kantong Plastik Merah
PPK Kecamatan Rubaru Loloskan Anggota PPS terdaftar Partai Politik
SDN Pancor II Gelar Kegiatan Bazar di malam Pertama Perpisahan, Badri Ghazali: Implementasi P5 dari Kurikulum Merdeka
Bappeda Sumenep Mulai Sinkronisasi RKPD dengan KEM-PPKF 2025, Ini Tujuannya
Pasca dilantik, FPR Sumenep Warning Kades Raas Agar Tidak Main-Main Dalam Mengelola Dana Desa
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445H, Bupati Sumenep Keluarkan Surat Edaran Begini
Ambruknya Mega Proyek PATM, Warga Pasongsongan Dukung Aktivis Desak Polda Jatim
Viral Vidio Aksi Mahasiswa Bubarkan Kegiatan Bimtek Se Kab. Palas, Diduga Dana 12 M Diselewengkan

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:03 WIB

Geger! Warga Sumenep Temukan Bayi Terbungkus Kantong Plastik Merah

Sabtu, 15 Juni 2024 - 18:59 WIB

PPK Kecamatan Rubaru Loloskan Anggota PPS terdaftar Partai Politik

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:37 WIB

SDN Pancor II Gelar Kegiatan Bazar di malam Pertama Perpisahan, Badri Ghazali: Implementasi P5 dari Kurikulum Merdeka

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:42 WIB

Bappeda Sumenep Mulai Sinkronisasi RKPD dengan KEM-PPKF 2025, Ini Tujuannya

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:38 WIB

Pasca dilantik, FPR Sumenep Warning Kades Raas Agar Tidak Main-Main Dalam Mengelola Dana Desa

Selasa, 11 Juni 2024 - 17:38 WIB

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445H, Bupati Sumenep Keluarkan Surat Edaran Begini

Selasa, 11 Juni 2024 - 14:34 WIB

Ambruknya Mega Proyek PATM, Warga Pasongsongan Dukung Aktivis Desak Polda Jatim

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:34 WIB

Viral Vidio Aksi Mahasiswa Bubarkan Kegiatan Bimtek Se Kab. Palas, Diduga Dana 12 M Diselewengkan

Berita Terbaru