SURABAYA, nusainsider.com — Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kondisi ruang fiskal negara yang semakin terbatas.
Ia menegaskan bahwa program tersebut harus benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya pada desil 1, 2, dan 3.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, program MBG merupakan kebijakan yang sangat mulia karena berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pemenuhan gizi.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi data dan ketepatan penerima manfaat.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3, kecuali instrumen-instrumen perekonomian negara kita sangat stabil,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, dalam kondisi ideal di mana indikator kesejahteraan nasional telah stabil, pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan cakupan program MBG ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Indikator tersebut antara lain meliputi akses layanan kesehatan gratis yang merata serta ekosistem UMKM yang tumbuh kuat dan berdaya saing di tingkat nasional.
“Sebagai contoh, fasilitas kesehatan dalam kategori financial freedom alias berobat gratis, ekosistem UMKM tumbuh dengan daya saing nasional, maka aspek-aspek pokok yang bersifat kesejahteraan sosial dalam hal ini kesehatan dan ekonomi terjamin. Jika itu terjadi, maka pemerataan MBG tentunya bisa dimaksimalkan kembali,” jelasnya.
Namun demikian, Ning Lia mengingatkan bahwa apabila program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang sudah tergolong sejahtera, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.
Ia bahkan menilai ada potensi ketidaksesuaian antara program dengan kebutuhan kelompok ekonomi mapan.
“Karena sekali lagi, MBG sangat bagus. Hanya saja jika penerima manfaat dari desil yang masuk kategori sejahtera, maka kita tentu bisa mencoba rasionalisasi pikiran, kira-kira penerima manfaat tersebut menerima MBG sebagai program kemanfaatan atau tidak. Jangan-jangan mereka tidak mau makan menu MBG karena tidak sesuai dengan preferensi makanan mereka akibat tingkat ekonomi yang mapan,” paparnya.
Lebih lanjut, Lia menegaskan bahwa kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari upaya konstruktif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Ia menilai bahwa setiap program, termasuk MBG, perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
“Intinya, program pemerintah apapun itu tentu positif, dan kita sebagai bagian dari masyarakat seyogyanya memberikan masukan-masukan progresif. Jangan sampai apapun yang baik dari pemerintah, kemudian turun ke bawah ada ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan besar kemaslahatan tidak sepenuhnya dinilai publik sebagai kebijakan yang efektif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya kebijakan berbasis data dalam implementasi program sosial, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara.
Dengan perencanaan yang tepat dan sasaran yang akurat, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Penulis : Wafa
