Korkab PKH dalam Ancaman ‘Kutukan’ Rakyat Jelata

- Pewarta

Minggu, 31 Maret 2024 - 03:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Ach Toifur Ali Wafa

Foto. Ach Toifur Ali Wafa

nusainsider.com Kemiskinan merupakan salahsatu permasalahan global yang terus terjadi dari tahun ke tahun di berbagai daerah, salahsatunya di kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

Tentu saja kemiskinan di kabupaten yang berjuluk “Kota Keris” bukan lagi sebuah fenomena baru, kemiskinan di Sumenep sudah menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan tahapan dan program khusus untuk meminimalisir bahkan menghilangkan permasalahan tersebut.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH. Sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

banner 325x300

Akan tetapi, Akhir-akhir ini salahsatu Program kementerian sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menimbulkan polemik Luar biasa di kabupaten ujung timur pulau Madura. Tepatnya kabupaten yang disebut-sebut sebagai “kota keris”.

Rumah mentereng dan megah yang ada di desa Bringin kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai stigma negatif dari elemen masyarakat, Aktivis dan Wartawan.

Baca Juga :  Program Kementerian di Korupsi, FAMS Sumenep tuding Korkab PKH Intervensi

Bagaimana tidak? Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori miskin (red. Kurang mampu) justru berbanding terbalik dengan fakta dilapangan.

Akibat dari kelalaian dan permainan Korkab PKH bersama pendamping disetiap kecamatan dalam pendataan dan pemutakhirkan data tersebut tentunya berdampak buruk pada pengentasan kemiskinan di kabupaten Sumenep.

Jadi, tidak salah apabila kabupaten sumenep menduduki peringkat tiga kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur.

KEJANGGALAN KORKAB PKH

Kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) dalam hal ini Korkab PKH sebagai pembuat Onar menyebabkan upaya percepatan penanganan kemiskinan yang dilakukan Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi tidak ada artinya.

Agus Budi Mulyo sebagai Kordinator Pendamping PKH kabupaten telah merusak Citra dan Marwah Bupati Sumenep dalam pengentasan kemiskinan dengan melakukan politisasi data penerima manfaat Bantuan PKH. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rumah megah berlabel ‘Miskin’ yang ada di kecamatan dasuk.

banner 325x300

Tentu, hal itu juga terjadi di setiap kecamatan lain se-Kabupaten Sumenep bahkan akan ada yang lebih parah.

Belum lagi persoalan pelaksanaan Labelisasi yang dilakukan disetiap kecamatan, sangat jarang ditemukan pendamping PKH membantu melakukan penempelan Label disetiap Rumah KPM. Maka tidak heran, apabila proses Labelisasi PKH di kabupaten Sumenep per-tanggal 30 Maret 2024 belum segera tuntas.

Tentunya, molornya pelebelan tersebut akibat tidak adanya keikutsertaan Pendamping PKH dengan dalih tidak dilibatkan dan semacamnya. Padahal, yang lebih tahu lokasi penerima Program adalah pendamping PKH.

Dari sini kuat dugaan bahwa dari awal, mulai dari Pendataan hingga pendistribusian bantuan, ada permainan senyap antara pendamping, pihak desa dan penerima manfaat, sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Korkab PKH Diduga Politisasi Data Penerima, Bupati Sumenep Wajib Periksa

Maka dari itu, Harapan saya, Korkab PKH Agus Budi Mulyo menggunakan Hati Nuraninya dalam mengemban tanggungjawab dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tinggalkan egosentris Pribadi yang menguntungkan dirinya sendiri, bertobatlah sebelum rakyat miskin dan tertindas mengutuk.

“Ingatlah ! Do’a Rakyat tertindas tidak akan mampu dihalang oleh kekuatan Apapun dan Siksa kubur lebih pedih dari Bantuan yang tidak disalurkan ke penerimanya”. Sekian.

Loading

Penulis : Ali

Berita Terkait

Resmi! CEO ALARM Serahkan Laporan Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Dan TPPU Milik HM ke KPPBC Madura
Pamit dari Jabatan, Hj. Dewi Khalifah: Pengabdian Saya untuk Sumenep Tak Akan Berhenti
Naiknya HJE Rokok, Ancaman Baru bagi Penerimaan Negara? Ini Kata Aktivis ALARM
Menghindari Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan Pers Imbau Media untuk Perketat Pengawasan
Nelayan Masalembu Kecewa dengan Penegakan Hukum, Jailani: Kami Tidak Akan Diam
Madura Pop Talent Sumenep 2025 Berlangsung Sukses, 10 Peserta Melaju ke Babak Selanjutnya. Berikut Daftarnya
Bupati Sumenep Apresiasi Madura Pop Talent 2025, Harap Sumenep Jadi Pusat Seni Vokal Nasional
Gen Sumenep Gelar Turnamen Billiard, Moh Romli: Ajang Kompetisi dan Silaturahmi Pemuda

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 15:26 WIB

Resmi! CEO ALARM Serahkan Laporan Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Dan TPPU Milik HM ke KPPBC Madura

Senin, 17 Februari 2025 - 10:38 WIB

Pamit dari Jabatan, Hj. Dewi Khalifah: Pengabdian Saya untuk Sumenep Tak Akan Berhenti

Minggu, 16 Februari 2025 - 22:07 WIB

Naiknya HJE Rokok, Ancaman Baru bagi Penerimaan Negara? Ini Kata Aktivis ALARM

Minggu, 16 Februari 2025 - 20:44 WIB

Menghindari Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan Pers Imbau Media untuk Perketat Pengawasan

Minggu, 16 Februari 2025 - 18:25 WIB

Nelayan Masalembu Kecewa dengan Penegakan Hukum, Jailani: Kami Tidak Akan Diam

Minggu, 16 Februari 2025 - 14:13 WIB

Bupati Sumenep Apresiasi Madura Pop Talent 2025, Harap Sumenep Jadi Pusat Seni Vokal Nasional

Minggu, 16 Februari 2025 - 13:50 WIB

Gen Sumenep Gelar Turnamen Billiard, Moh Romli: Ajang Kompetisi dan Silaturahmi Pemuda

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:35 WIB

Bukan Main! ALARM Sumenep Janji Bakal Audiensi ke Istana Presiden Usai Laporannya Masuk ke Ditjen Bea Cukai RI

Berita Terbaru