SUMENEP, nusainsider.com — Usai viralnya Foto Rumah Megah dikecamatan Dasuk kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur yang tertempel Labelisasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep. Grup Whatsapp Masyarakat, Aktivis, LSM dan Wartawan mulai ramai.
Pasalnya, adanya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan tidak tepat sasaran tersebut, Sejumlah aktivis dikota keris mempertanyakan Bagaimana caranya agar penerima PKH itu tepat sasaran?, “Imbuhnya di Grup Whatsapp pada Selasa 26/3/2024.
Mungkinkah harus ada jeratan hukum kepada penerima, petugas PKH atau kades. Jika ada temuan penerima PKH yang tidak layak sebagaimana yang viral 3 (Tiga) hari yang lalu tersebut?
Kenapa harus menjerat secara hukum para penerima? Dia cuma terdaftar dari data yang keluar. Persoalannya adalah pemutakhiran datanya, Apakah sudah benar-benar dilakukan secara baik dan benar oleh para stakeholder.
Jangan-jangan pemutahiran datanya dilakukan di rumahnya masing-masing. Misalnya ; Pendapatan hanya Rp.1.200.000 perbulan, sementara Dia mempunyai warisan rumah yang mewah dan megah. Pantas apa tidak dia mendapatkan PKH?, “Pungkasnya.
Atau sebaliknya, pendapatannya mencapai puluhan juta per-bulan tapi dibuat angsuran naik umroh, sedangkan rumahnya sampai saat ini belum dirubah. Bagaimana terhadap kasus seperti ini?
Sehingga, Untuk tepat sasaran perlu komitmen dari beberapa pihak dan kreativitas Kades dalam melakukan update data penerima PKH yang kemudian diajukan ke dinas terkait sesuai ketentuan.
Kemudian, pendistibusian yang tidak tepat sasaran menurut saya, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana maka akan terkena pelanggaran administrasi, “Jelasnya.
Sementara itu, Andriyadi Aktivis ALARM menilai bahwa Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep harus bersikap independen guna mengkroscek Kejanggalan penerima PKH yang kuat dugaan dilakukan oleh Korkab PKH tersebut.
Sebab, sejak awal, ketika aktivis melakukan aksi demontrasi dan audiensi ke Dinas terkait. Justru Barisan Pegawai di ruangan Istimewa yang berada di bangunan Atas kantor Dinsos P3A terkesan tidak terima ketika di Kritik ataupun Dilawan.
Terbukti, pada saat pelaksanaan Labelisasi PKH. Korkab PKH bersama Bawahannya tidak kelihatan meskipun sehelai Rambutnya di berbagai kecamatan. Justru Tagana dan Masyarakat yang melakukan penempelan, “Kata Andriyadi kepada media nusainsider.com, Rabu 27 Maret 2024.
Dari peristiwa tersebut, Andiyadi kembali menduga, ada sistem yang tidak beres di PKH Sumenep.
Sehingga, pihaknya berharap Bupati Sumenep sebagai Pimpinan tertinggi Kabupaten agar mengevaluasi dan menyampaikan ke Kementerian sosial supaya melakukan bersih-bersih Pendamping PKH dikota Keris yang tidak Transparan serta diduga melakukan Politisasi data penerima Bantuan bahkan mengambil Jatah Penerima yang telah terkonfirmasi meninggal dan atau tidak Layak, “Harapnya.
Lebihlanjut, wartawan media ini belum bisa konfirmasi ke Pihak terkait guna dimintai keterangan. (*)
Penulis : Mif
