Maraknya Penyalahgunaan Narkoba, Aktivis Jangkar Gelar Aksi Bisu Di Mapolda Jatim

- Pewarta

Senin, 19 Juni 2023 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATIM, nusainsider.com Aktivis Jaringan Kajian Advokasi Rakyat (Jangkar) melakukan aksi bisu ke kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur guna mempertanyakan Kinerja Polda Jatim yang dinilai Dalam Tanda Tanya, Senin 19 Juni 2023.

Sebagai bagian dari terwujudnya masyarakat jawa timur yang aman dan tentram, kepolisian merupakan bagian terpenting dari cita-cita tersebut.

Dalam hal ini kemudian JANGKAR (jaringan Kajian Advokasi Rakyat) melakukan berbagai kajian yang berujung pada temuan-temuan di Jawa Timur bahwa masyarakat masih dalam keresahan akibat maraknya penyalahgunaan narkoba dan berbagai isu sosial lainnya.

Baca Juga :  Mengakibatkan Kemacetan, Warga Tanjung Priok Keluhkan Putaran Balik Di Danau Agung Utara

Lebih ironisnya lagi, dari banyak pengguna melibatkan anggota kepolisian, berdasarkan data yang dirilis oleh polda jatim ada 1.530 anggota kepolisian yang dipecat karena terlibat kasus narkoba, namun sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar terkait siapa biang keladi yang menjadikan Jawa Timur dimasuki oleh barang HARAM tersebut, kata Mohammad Nor dalam keterangan rilisnya kepada media ini, senin (19/6) siang.

Aktivis Asal Sumenep itu menyampaikan, bahwa seharusnya kasus ini tidak hanya berujung pada pemecatan saja, tapi harus ada target dalam jangka tertentu terkait bandar narkoba, sebagai Evaluasi mantan Kapolda jawa timur juga terlibat.

Pada sisi lain, juga ada berbagai kasus kemasyarakatan yang terjadi di lingkungan jawa timur, salahsatunya beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga :  Akhirnya, Ketukan Langit Ulama Dan Masyarakat Dua Desa Direspon Baik Bupati Sumenep

Anggota kepolisian tidak ramah terhadap masyarakat saat melakukan aksi demonstrasi, yang seharusnya dilindungi oleh kepolisian sesuai amanat UU no. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, “Imbuhnya.

Dalam hal ini dianggap perlu KAPOLDA jatim melaksanakan evaluasi besar-besaran demi terciptanya Jawa Timur yang aman dan damai, ” Tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini dinaikkan pihak pewarta tidak ada akses konfirmasi lebih lanjut ke kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur.

Loading

Berita Terkait

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan
PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara
Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk
Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil
Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu
Dipastikan Ikut BK PON XXI, Ketua Asprov PSSI Jatim Mengapresiasi KONI Pusat dan Gubernur
RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing
Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 09:14 WIB

Miskomunikasi, Kades JA dan RP Sepakat Selesaikan Persoalan Secara Kekeluargaan

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:19 WIB

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Maret 2024 - 18:15 WIB

Diduga Kontrak Belanja Pemeliharaan TA 2017 Dipecah, Aroma Rp.2,6 M Lebih Di RSUP H Adam Malik Membusuk

Sabtu, 2 Maret 2024 - 21:16 WIB

Panitia Penghitungan Kecamatan (PPK) Tanjung Morawa: Komitmen untuk Proses yang Jujur dan Adil

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:14 WIB

Menteri ESDM Resmikan Kegiatan Tajak Sumur Infill dan Clastic Banyu Urip Blok Cepu

Sabtu, 2 Maret 2024 - 08:58 WIB

RJ Dikabulkan, Kajari Sumenep Kembalikan 2 Warga pada Keluarga Masing Masing

Jumat, 1 Maret 2024 - 21:36 WIB

Kisruh! Dugaan Kecurangan Pemilu Mulai Terungkap di Kabupaten Sumenep, Ini Faktanya

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:04 WIB

Jelang Rekap Suara Provinsi, Ning Lia: Perjuangan Para Saksi InsyaAllah Pengantar Kemenangan

Berita Terbaru

Nasional

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:19 WIB