SUMENEP, nusainsider.com — Pulau Masalembu hingga kini masih belum menikmati listrik dari PLN.
Meski program “Indonesia Terang” dicanangkan sejak 2019, warga Desa Masalima dan Sukajeruk masih bergantung pada genset dan panel surya.
Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SSNU) Cabang Masalembu mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Mereka meminta percepatan pembangunan Pembangkit Listrik di Pulau Masalembu agar segera direalisasikan.
Ketua SSNU Masalembu, Jailani, mengungkapkan bahwa pihaknya mengirim surat ke Menteri ESDM pada 25 Februari 2025. Kementerian merespons cepat dan mengundang mereka rapat pada 14 Maret 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumenep, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero), serta Dinas ESDM Jawa Timur. Diskusi ini membahas solusi kendala pembangunan listrik di Pulau Masalembu.
Diketahui, Kecamatan Masalembu terdiri dari Pulau Karamian, Pulau Masakambing, dan Pulau Masalembu. Meski menjadi pusat pemerintahan, Pulau Masalembu belum memiliki jaringan listrik PLN.
Pada 2020, PLN mulai memasang tiang listrik di Pulau Karamian dan Masalembu. Namun, hanya Pulau Karamian yang telah tersambung listrik, sementara Pulau Masalembu masih menghadapi kendala lahan untuk PLTS, “Pungkasnya.
Jailani sapaan akrabnya menekankan pentingnya listrik beroperasi 24 jam. Menurutnya, listrik tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk mendukung perikanan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Harapan masyarakat Masalembu kini semakin nyata. Pemerintah dan PLN telah berkomitmen menyelesaikan pembangunan listrik di pulau mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Jika proyek PLTS dan jaringan listrik terealisasi, kehidupan masyarakat akan lebih baik. Perekonomian lokal akan tumbuh, kesejahteraan meningkat, dan kualitas hidup menjadi lebih baik.
Dengan dukungan semua pihak, impian masyarakat Masalembu untuk menikmati listrik 24 jam bukan lagi sekadar angan, melainkan kenyataan yang semakin dekat, “Tutupnya.
Ketiadaan listrik berdampak besar pada sektor perikanan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Masyarakat yang mengandalkan genset harus menghadapi biaya operasional tinggi, sementara panel surya hanya mencukupi kebutuhan terbatas.
PLN telah menyusun roadmap penyediaan listrik di Pulau Masalembu. Tahap pertama adalah pembangunan PLTS 185 kWp pada 2026, dan tahap kedua sebesar 850 kWp pada 2027.
Selain itu, PLN berencana membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 30,1 km di Desa Masalima dan 27,89 km di Desa Sukajeruk. Namun, proyek ini terkendala anggaran PMN dan pembebasan lahan.
PLN berharap pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mendukung penyelesaian kendala lahan agar proyek ini dapat segera terealisasi sesuai rencana.
PLN, Pemkab Sumenep, dan SSNU Masalembu sepakat untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah lahan. PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan PLTS Komunal setelah lahan dan anggaran tersedia.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan memantau perkembangan proyek ini, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan hingga operasionalisasi PLTS di Pulau Masalembu.
Penulis : Mif
.
