SUMENEP, nusainsider.com — Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya (Golkar) dan dilanjutkan ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (12/01/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tidak langsung yang digulirkan sejumlah partai politik di tingkat pusat. Mahasiswa menilai wacana tersebut mencederai prinsip demokrasi dan merampas hak politik rakyat.
Koordinator Lapangan aksi, M. Wakil, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah harus menjamin partisipasi langsung warga negara.
“Pemilukada tidak langsung merupakan bentuk nyata perampasan hak politik masyarakat sipil sekaligus kemunduran demokrasi di negara ini,” teriak Wakil dalam orasinya.
Pria yang akrab disapa Aqil itu menegaskan, pengalihan mekanisme pemilukada menjadi tidak langsung berpotensi merampas kedaulatan rakyat. Menurutnya, sistem tersebut membuka peluang intervensi partai politik terhadap kadernya di parlemen.
“Satu-satunya hak yang dimiliki rakyat adalah hak suara. Jika hak itu dirampas, maka rakyat akan kehilangan segalanya,” tegasnya.
Ia juga menilai wacana pemilukada tidak langsung bertentangan dengan cita-cita reformasi yang menghendaki rakyat memiliki ruang sepenuhnya dalam menentukan pemimpin di daerah masing-masing.
“Kami pastikan dengan tegas, pemilukada tidak langsung hanya akan menguntungkan sekelompok elite. Untuk itu, kami menolak keras wacana tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, di kantor DPC PKB, massa aksi diterima oleh Sekretaris DPC PKB Sumenep, Kamalil Irsyad. Dalam kesempatan tersebut, pihak PKB menyatakan menyetujui aspirasi mahasiswa dengan menandatangani seluruh tuntutan yang diajukan.
Kamalil juga memastikan aspirasi penolakan terhadap wacana pemilukada tidak langsung akan disampaikan kepada pengurus pusat partai.
“Terima kasih atas aspirasinya. Kami akan meneruskan tuntutan ini kepada pimpinan pusat,” singkatnya.
Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa Sumenep dalam aksi tersebut antara lain:
- Menolak pemilihan kepala daerah tidak langsung.
- Mendesak Ketua DPC Golkar dan PKB untuk merekomendasikan penolakan pemilukada tidak langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
- Mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, serta penegakan hukum sebagai solusi utama persoalan pilkada, bukan melalui pembatasan hak politik warga negara
Penulis : Wafa
