PEREMPUAN DAN STIGMA
Oleh : Asna Ningsih
Sejarah Indonesia menunjukkan perempuan merupakan jenis kelamin yang berada pada strata kedua dalam masyarakat yang hanya berperan di dapur, sumur, dan kasur.
Tilas sejarah inilah yang memenjara ruang gerak perempuan hingga melahirkan stigma dalam masyarakat bahwa perempuan ialah sosok yang tidak setara dan tidak sebanding dengan laki-laki.
Perempuan dianggap tidak dapat memiliki peran yang besar dalam masyarakat, tidak layak untuk berpendidikan tinggi, tidak dapat menjadi seorang pemimpin negeri, bahkan hanya menduduki strata kedua yang berada di bawah kendali laki-laki.
Terlahir sebagai seorang perempuan seolah-olah harus siap untuk menerima stigma negatif dari masyarakat. Budaya dan nilai patriarkis yang terkonstruksi membuat peran perempuan seakan-akan diopresi sehingga kehadirannya hanya berfungsi sebagai objek seksualitas dan pengelola dapur, budaya inilah yang melahirkan stigma-stigma tertentu pada perempuan yang mempersempit ruang gerak perempuan.
Sampai saat inipun budaya patriarki masih sangat melekat pada diri masyarakat indonesia. Mendarah daging sehingga sulit untuk dihilangkan, terlebih bagi masyarakat yang masih berada di daerah-daerah perdesaan. Budaya patriarki masih menjadi perbincangan yang selalu hangat.
Budaya patriarki inilah yang menimbulkan stigma-stigma tertentu untuk perempuan, contohnya perempuan tidak boleh pulang malam, perempuan tidak harus sekolah tinggi jika ujung-ujungnya hanya di dapur, perempuan harus menikah cepat, perempuan harus bisa masak dan lain sebagainya.
Dengan demikian, realita yang ada ini harus dikikis sedikit demi sedikit agar perempuan tak lagi terbelenggu dalam penindasan akibat budaya patriarki yang mendasar dan mengakar ini.
Meskipun budaya patriarki masih membelenggu, perempuan indonesia tidaklah harus takut akan budaya dan stigma tersebut.
Kaum perempuan harus menunjukkan kualitas dirinya sehingga dapat mengikis stigma budaya patriarki. Perempuan tidak harus merasa di marginalisasi, ataupun di subordinasi.
Perempuan berhak mendapatkan haknya, baik secara pendidikan, politik ataupun dalam dunia pekerjaan.
Penulis, Kader Kopri Kota Jambi
