PC KOPRI Jember Tolak Penggabungan DP3AKB, Khawatir Melemahkan Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumat, 21 Maret 2025 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Ketua PC KOPRI Jember, Isna Asaroh

Foto. Ketua PC KOPRI Jember, Isna Asaroh

JEMBER, nusainsider.com — Wacana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menuai penolakan dari berbagai pihak.

Kebijakan ini dinilai berpotensi melemahkan fokus perlindungan perempuan dan anak, serta menghambat pencapaian Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan wilayah bebas kekerasan.

Salah satu pihak yang menentang rencana ini adalah Pengurus Cabang Korps PMII Putri (PC KOPRI) Jember.

Ketua PC KOPRI Jember, Isna Asaroh, menegaskan bahwa penggabungan ini bukan solusi yang tepat, melainkan langkah mundur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan serta anak.

“DP3AKB memiliki peran strategis dalam perlindungan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Pendekatan yang digunakan tidak bisa disamakan dengan layanan sosial secara umum. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan strategi komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para penyintas,” jelas Isna, Jumat (21/03/2025).

Menurutnya, penggabungan ini berisiko menggeser fokus pada isu perempuan dan anak. Beban kerja dinas yang semakin luas tanpa penyesuaian anggaran dan sumber daya manusia juga dikhawatirkan menurunkan efektivitas program perlindungan.

Baca Juga :  Refleksi Harlah PMII: Menyambut Pemimpin yang Setia pada Cita-cita Pergerakan

Lebih lanjut, Isna menyoroti bahwa Jember memiliki target besar sebagai Kabupaten Layak Anak dan wilayah yang aman dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta koordinasi yang kuat antar-stakeholder. L

Namun, jika DP3AKB digabung dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dikhawatirkan koordinasi menjadi lemah dan berdampak pada layanan perlindungan yang kurang optimal.

“Isu perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga hak, keadilan, serta pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Jika DP3AKB digabung, program strategis pemberdayaan perempuan dan anak bisa terpinggirkan karena harus berbagi perhatian dengan isu sosial lainnya,” Tambahnya.

Menanggapi wacana tersebut, PC KOPRI Jember menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah:

  1. Menolak penggabungan DP3AKB dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan karena berpotensi melemahkan fokus perlindungan perempuan dan anak serta menghambat pencapaian Jember sebagai Kabupaten Layak Anak dan wilayah bebas kekerasan.
  2. Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak serta memastikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program-program perlindungan yang sudah ada.
  3. Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan aktivis dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan anak.
Baca Juga :  Upaya Tuntaskan Aset: Disperkimhub Sumenep Kejar Sertifikasi 1.300 Bidang Tanah

PC KOPRI Jember berharap pemerintah daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan lebih fokus memperkuat DP3AKB sebagai dinas yang mandiri.

“Jangan biarkan kebijakan ini menghambat perjuangan kita dalam menciptakan Jember yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak. Kami akan terus bersuara agar perlindungan terhadap mereka tetap menjadi prioritas utama,” Tutup Isna.

Loading

Penulis : Dre

Berita Terkait

CNN Indonesia Awards 2026 Anugerahkan Special Recognition kepada Haji Her atas Kontribusi untuk Madura
Rekor MURI Kembali Diraih Gubernur Jatim, Senator Lia Istifhama Apresiasi Sedekah Oksigen
Gandeng Forkopimka Pademawu, Bos Ayunda Gelontorkan 50 Tangki Air Layak Konsumsi untuk Warga
PCNU dan Muhammadiyah Desak Pengawasan THM, Satpol PP Sumenep Bergerak
Pengorbanan Suami Berujung Pilu, Dugaan Perselingkuhan Istri Berujung Pengaduan ke Polresta Sumenep
Defisit Rp317 Miliar Ditutup SiLPA, FAKTA Foundation Temukan Selisih Anggaran
Penuh Haru! Senator Lia Istifhama Comeback ke Almamater, Motivasi Siswa Berani Bermimpi
H. Bambang Budianto: Momentum Hari Jadi ke-496 Harus Jadi Awal Kebangkitan Bersama Demi Pamekasan Berkemajuan

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 11:49 WIB

CNN Indonesia Awards 2026 Anugerahkan Special Recognition kepada Haji Her atas Kontribusi untuk Madura

Sabtu, 7 November 2026 - 10:23 WIB

Rekor MURI Kembali Diraih Gubernur Jatim, Senator Lia Istifhama Apresiasi Sedekah Oksigen

Sabtu, 7 November 2026 - 08:51 WIB

Gandeng Forkopimka Pademawu, Bos Ayunda Gelontorkan 50 Tangki Air Layak Konsumsi untuk Warga

Sabtu, 7 November 2026 - 04:55 WIB

PCNU dan Muhammadiyah Desak Pengawasan THM, Satpol PP Sumenep Bergerak

Kamis, 5 November 2026 - 17:14 WIB

Pengorbanan Suami Berujung Pilu, Dugaan Perselingkuhan Istri Berujung Pengaduan ke Polresta Sumenep

Kamis, 5 November 2026 - 05:00 WIB

Penuh Haru! Senator Lia Istifhama Comeback ke Almamater, Motivasi Siswa Berani Bermimpi

Selasa, 3 November 2026 - 16:04 WIB

H. Bambang Budianto: Momentum Hari Jadi ke-496 Harus Jadi Awal Kebangkitan Bersama Demi Pamekasan Berkemajuan

Minggu, 1 November 2026 - 20:30 WIB

Sakti Abadi Motor Ekspansi ke Lenteng, Showroom Mobil Bekas Serasa Baru Siap Dilaunching 9 November

Berita Terbaru