SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat kebijakan ekonomi daerah dengan mengendalikan inflasi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini menjadi strategi utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan inflasi daerah tetap terkendali di kisaran 2,5% ±1%.
Target ini disesuaikan dengan kebijakan nasional agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.
“Kami menerapkan kebijakan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap stabil, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat,” Pungkasnya Dr Ir Arif Firmanto dalam keterangannya kepada media nusainsider.com Jumat (07/03/2025).
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Pemkab Sumenep juga terus mengupayakan peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah daerah juga mengeksplorasi berbagai sumber pembiayaan lain guna menopang program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami terus menggali potensi lokal agar PAD semakin meningkat. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” Paparnya.
Optimalisasi PAD dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk digitalisasi sistem perpajakan daerah serta penertiban wajib pajak agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Selain itu, Pemkab Sumenep juga menggandeng sektor swasta dalam berbagai kerja sama strategis guna memperluas sumber pendapatan daerah.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh investasi yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya.
Di sisi lain, pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan distributor dan pedagang agar pasokan tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan.
“Tim pengendalian inflasi daerah terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan barang di pasaran. Jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, kami segera mengambil langkah intervensi,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang diambil Pemkab Sumenep dalam mengendalikan inflasi adalah melalui operasi pasar murah.
Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama pada momen tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan.
Selain operasi pasar, pemerintah juga berupaya memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Dengan meningkatkan produksi lokal, pasokan kebutuhan pokok dapat lebih stabil, sehingga harga tetap terkendali.
Dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi daerah. Pemkab Sumenep terus memberikan fasilitas pembiayaan serta pelatihan bagi UMKM agar mereka mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi.
Arif Firmanto sapaan akrabnya menegaskan bahwa dengan strategi yang terarah dan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, perekonomian Sumenep akan terus tumbuh secara berkelanjutan.
“Kami optimistis bahwa langkah-langkah yang kami ambil akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke arah yang lebih baik,” Tutupnya.
Penulis : Mif
.
