Pesan Berantai Lawan Debt Collector Diduga Dari Institusi Polri, Berikut Pesannya

Minggu, 14 Mei 2023 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Nusainsider.com Belum lama ini tersebar pesan berantai melalui grup-grup Whatsapp, yang berisi ajakan untuk melawan debt collector (mata elang). Pesan tersebut disinyalir berasal dari institusi Polri. Berikut isi pesannya :

“Kepada seluruh kanit res jajaran, perintah bapak kapolda agar laksanakan giat oprasi premanisme, sasaran utama adalah debt collector atau mata elang, laksanakan penertiban, pendataan, dan penindakan hukum, menunggu jukrah dari polda kegiatan yg dilakukan sbb :

Bappeda Sumenep

1. bila ditemukan ada nya debt collector/mata elang segera amankan, geledah badan, bila ditemukan sajam segera proses, bila tidak panggil pihak leasingnya dan lakukan penghimbauan.

2. Lakukan pendataan terhadap LP yg melibatkan debt collector, dan jadikan atensi penanganan, tangkap, tahan, jo kan 55 56, kepada pihak yg menyuruh, baik perseorangan atau leasing.

Baca Juga :  Wow ! Para Pemimpin ASEAN Kecam Serangan Terhadap Konvoi Diplomat Yang Membawa Bantuan Di Myanmar

3. Laporkan kegiatan setiap hari ke polres.

Himbauan pengadilan

Kalo ada debt Collector, Hendaklah masyarakat gerebeg  tangkap (catatan: serah kan ke polisi / Polsek atau polres).

Karena mereka tidak ubah nya seperti para Begal terang2an.

Masyarakat harus tahu ini.

Viralkan !!!

Kita Bagikan informasi ini kepada Semua Rakyat Indonesia Supaya Masyarakat Tidak di Intimidasi dan Di Teror oleh yang namanya Dept Colektor.

Bank Indonesia  dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yg melarang leasing atau perusahaan pembiayaan utk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yg menunggak kredit kendaraan.

Hal itu tertuang dlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Baca Juga :  Senator Lia Istifhama: “Kejahatan Bisa Salah, Tapi Kemanusiaan Tak Boleh Mati”

Menurut Undang² No 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan.

Fidusia umumnya dimasukkan dlm perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.

Jadi perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen, leasing tdk bisa serta merta menarik kendaraan yg gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yg seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan.

Sehingga kasus Anda akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan utk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda.

Baca Juga :  Renly Sembiring BPJN Sulut Mengucapkan Selamat Menyambut Natal Dengan Sukacita

Jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda.

Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia (yang ternyata adalah PALSU) silakan anda bawa ke hukum, pihak leasing akan didenda minimal Rp 1,5 milyar.

Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana Pencurian.

Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana Perampasan.Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto.

Ayo sebarkan untuk menghentikan tindakan semena mena dari mata elang atau debt collector.

Mari Tertib Hukum !!!

Loading

Berita Terkait

Sinergi Destinasi Nasional, Labuan Bajo dan Jawa Timur Diusulkan Satu Paket
RDP DPD RI–Kemenhaj: Formula Kuota Haji Berbasis Antrian Dinilai Lebih Adil
Lia Istifhama Sebut Sumber Energi dari Madura, Peluang Kerja ke Luar Daerah
Belanja Online Harus Transparan, Lia Istifhama: Jangan Sampai Jadi Rojali-Rohana Digital
Inovasi Digital Tak Harus dari Kota, Rumah Desa Hebat Tuai Pujian Ning Lia
P2G Kritik Perpres MBG: Pengangkatan Pegawai Gizi Dinilai Abaikan Nasib Guru
7 Piala Sekaligus! Valen Akbar Buktikan Dirinya Juara Versi Rakyat
Perkuat Layanan Pendidikan, Yayasan Khadijah Serap Wawasan Manajemen dari DPD RI
banner 325x300

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:42 WIB

Sinergi Destinasi Nasional, Labuan Bajo dan Jawa Timur Diusulkan Satu Paket

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:38 WIB

RDP DPD RI–Kemenhaj: Formula Kuota Haji Berbasis Antrian Dinilai Lebih Adil

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:43 WIB

Lia Istifhama Sebut Sumber Energi dari Madura, Peluang Kerja ke Luar Daerah

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:39 WIB

Belanja Online Harus Transparan, Lia Istifhama: Jangan Sampai Jadi Rojali-Rohana Digital

Senin, 19 Januari 2026 - 09:26 WIB

Inovasi Digital Tak Harus dari Kota, Rumah Desa Hebat Tuai Pujian Ning Lia

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:43 WIB

P2G Kritik Perpres MBG: Pengangkatan Pegawai Gizi Dinilai Abaikan Nasib Guru

Jumat, 16 Januari 2026 - 01:59 WIB

7 Piala Sekaligus! Valen Akbar Buktikan Dirinya Juara Versi Rakyat

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:37 WIB

Perkuat Layanan Pendidikan, Yayasan Khadijah Serap Wawasan Manajemen dari DPD RI

Berita Terbaru