SUMENEP, nusainsider.com — Maraknya isu persoalan kebobrokan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Madura.
Mulai dari isu jual beli PPK dan PPS dengan sistem potong gaji, begitu juga dugaan testulis hanya formalitas dan bukan jadi ukuran lolos tidaknya peserta PPS
Dan kabar tidak sedap itu terjadi bukan hanya dilingkaran KPU Kabupaten, akan tetapi dugaan itu terjadi dilingkaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rubaru sumenep
Diketahui Bersama bahwa PPK merupakan kepanjangan tangan dari KPU sehingga dugaan kuat pengondisian PPS lolos tidaknya berdasarkan rekomendasi dari PPK, sehingga tes wawancara yang dilakukan oleh PPK rubaru terkesan hanya formalitas bukan menjadi ukuran lolos tidaknya, karena sampai saat ini hasil dari tes wawancara tidak di publish oleh KPU.
Narasumber yang berhasil kami konfirmasi insial IM mengaku heran atas ketidaklolosan dirinya sebagai PPS pilkada 2024, padahal menurutnya semua pertanyaan dari PPK yang mewawancarainya bisa terjawab semua.
“Pertanyaannya kan gampang sekitar ada 4 pertanyaan saja dan itu pun pertanyaannya tidak sulit” ujarnya
Lebih lanjut dirinya membeberkan bahwa pertanyaan yang diberikan tentang alat-alat di TPS, berapa jumlah DPT berapa jumlah Dusun di desa saya, seputar itu-itu saja
“memang pantas dipertanyakan, kalau ukurannya keilmuan kepemiluan yang jelas lebih pintar mantan PPS pemilu kemarin, apa lagi soal pengalaman kerja jelas lebih berpengalaman mantan PPS pemilu, tapi masalahnya di rubaru hampir semua PPS pemilu kemaren tidak lolos” terangnya
IM menduga, memang PPS pilkada yang lolos di kemacamatan rubaru karena mau dikondisikan PPK nya untuk kepentingan pilkada nanti.
“Kalau berkaca pada pemilu kemarin memang PPK itu mau mengkondisikan PPS untuk mengamankan suara caleg, bisa dikonfirmasi lagsung ke Hadi ketua PPK rubaru apa benar waktu pemilu ada upaya untuk mengkondisikan PPS atau tidak” terangnya.
Melihat dari gambaran tersebut IM menduga kuat mantan PPS yang tidak lolos karena ada evaluasi dari ppk sehingga PPS yang sekiranya berpotensi tidak akan mengikuti intruksi PPK nanti sengaja direkomendasikan tidak lolos.
Ketua PPK Rubaru Abd Hadi menjelaskan bahwa pendaftaran PPS melalui SIAKBA dan pengiriman berkas, lalu tes tulis oleh KPU.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa tes wawancara memang dilimpahkan oleh KPU ke PPK, jadi kami hanya menyetor rekap nilai hasil wawancara PPS ke KPU” Jelasnya.
Namun Hadi enggan membeberkan apakah nilai hasil wawancara dari PPK sudah dikondisikan tidak sesuai dengan hasil nilai yang sebenarnya.
Ditanya soal apakah benar dugaan waktu pemilu mengarahkan PPS untuk mengamankan salah calon legislatif, jadi menjawab tidak tau soal itu.
Penulis : Dre
.
