SUMENEP, nusainsider.com — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menuai kritik. Kali ini sorotan datang dari aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Kabupaten Sumenep.
Aktivis ALARM, Andriyadi, menilai program tersebut perlu dikawal secara ketat. Selain menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, ia juga menyoroti realisasi pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan target kontrak.
Sebagaimana diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang sejalan dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Program ini juga diklaim sebagai wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan Asta Cita, khususnya penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa melalui strategi ekonomi biru KKP.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda, sebelumnya menyampaikan bahwa program tersebut dirancang untuk mentransformasi wajah kampung nelayan menjadi lebih modern dan tertata, seperti yang telah dilakukan di Biak, Papua.
“Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi,” ujar Trian di Jakarta, Minggu (25/5), dikutip dari laman resmi kampungnelayanmerahputih.kkp.go.id
Program KNMP sendiri mencakup pembangunan berbagai fasilitas utama, seperti dermaga, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan), bengkel mesin, balai pelatihan, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.
Namun, Andriyadi mengingatkan agar program tersebut tidak menjadi “Bancakan” oknum kontraktor maupun penyedia jasa, khususnya di Jawa Timur.
“Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru menjadi ladang kepentingan segelintir pihak,” tegasnya kepada media nusainsider.com.
Berdasarkan data yang dihimpun ALARM, di Jawa Timur terdapat empat titik lokasi KNMP, yakni di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Tuban, dan Sumenep. Hingga 25 Februari 2026, tiga titik dilaporkan telah mencapai progres 100 persen, sementara satu titik masih berada di angka 45 persen.
Menurut Andriyadi, progres 45 persen tersebut seharusnya sudah rampung sesuai kontrak kerja. Ia menyebut pihaknya tengah melakukan penelusuran dan investigasi mendalam terkait keterlambatan tersebut.
“Entah apa kendalanya sehingga proyek ini belum juga selesai. Kami masih melakukan pendalaman,” ujarnya.
Proyek dengan nomor kontrak B.6754/DJPT.6/PI.420/PKK/IX/2025 tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Cendana Indah yang beralamat di Jalan H. Abdullah, Desa Glisgis, Sampang, Madura.
Andre, sapaan akrab Andriyadi, menegaskan bahwa pihak kontraktor perlu memberikan keterangan resmi, baik secara tertulis maupun lisan, terkait lambannya progres pekerjaan.
Adapun sejumlah pekerjaan dalam proyek tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, shelter pendaratan ikan, tempat docking kapal nelayan, pabrik es portabel, bengkel nelayan, serta sarana produksi lainnya.
Sebelum pengerjaan dimulai, proyek tersebut telah ditinjau langsung oleh pihak KKP pada 1 Oktober lalu. Di wilayah Madura, hanya Kabupaten Sumenep yang mendapatkan program pengembangan perikanan tersebut.
“Tujuan program ini sangat baik. Tapi pengawasan tetap wajib dilakukan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat nelayan,” tutupnya.
Penulis : Wafa
