SUMENEP, nusainsider.com — Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep yang kini menyisakan tiga kandidat kuat terakhir sesungguhnya bukan sekadar agenda administratif.
Di balik suasana yang terkesan tenang, berlangsung proses penyaringan yang jauh lebih kompleks dari sekadar ujian kompetensi dan kelengkapan berkas.
Publik mungkin tidak menyaksikan perdebatan terbuka atau manuver mencolok. Namun di lingkaran birokrasi, perbincangan berjalan senyap. Sebab, seleksi Sekda bukan hanya soal kecakapan berbicara atau kepiawaian tampil di ruang formal.
Ia adalah soal karakter, kedewasaan membaca situasi, serta kemampuan menempatkan diri dalam struktur kepemimpinan.
Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), Andriyadi, menyebut ada satu karakter yang sejak awal hampir pasti tersisih dari bursa: figur bergaya keras, meledak-ledak, dan gemar mendominasi ruang.
Gaya seperti itu, menurutnya, ibarat musik rock metal keras, menghentak, dan memaksa semua orang mengikuti iramanya.
Padahal, pemerintahan bukan panggung konser. Ia adalah ruang kerja kolektif yang membutuhkan ketenangan, koordinasi, dan keseimbangan. Sekda bukan dirancang untuk menjadi pusat sorotan, melainkan penjaga stabilitas administrasi.
Dalam konstruksi pemerintahan daerah, Bupati adalah penentu arah. Sementara Sekda adalah penjaga ritme dan kecepatan. Jika penjaga ritme justru memaksakan tempo sendiri, maka yang terjadi bukan percepatan pembangunan, melainkan potensi benturan kebijakan.
Tidak ada visi-misi Sekda. Visi-misi adalah milik kepala daerah. Sekda bertugas memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu garis komando, bukan menciptakan garis baru yang berpotensi menarik birokrasi keluar rel.
Salah satu penyakit laten birokrasi, sebagaimana disinggung Andriyadi, adalah ketika Sekda merasa menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Pada titik itu, koordinasi berubah menjadi tekanan, arahan menjelma menjadi instruksi kaku, dan suasana kerja kehilangan sentuhan kemanusiaan.
Struktur organisasi mungkin tetap berdiri, tetapi relasi kerja menjadi tegang dan penuh jarak.
Dalam konteks Sumenep, stabilitas bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan prasyarat pembangunan. Wilayah yang luas dengan tantangan sosial yang berlapis membutuhkan ketenangan dalam pengambilan keputusan.
Kepemimpinan yang panik atau emosional justru berisiko menciptakan kegaduhan struktural.
Kini, seleksi telah mengerucut pada tiga nama: Agus Dwi Saputra, Chainur Rasyid, dan R. Abd. Rahman Riadi. Ketiganya berasal dari latar belakang dinas strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pada fase akhir ini, yang diuji bukan lagi sekadar angka dan dokumen, melainkan kematangan karakter, kecakapan membaca ruang, dan kemampuan menjaga harmoni.
Keputusan akhir memang berada di tangan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dan arah seleksi yang berkembang dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung menjaga ritme tanpa kegaduhan.
Dalam irama tersebut, figur Sekda yang ideal bukanlah yang datang dengan hentakan, melainkan yang mampu menenangkan suasana dan menguatkan koordinasi.
Pemerintahan yang kuat bukan yang paling berisik, tetapi yang paling konsisten menjaga kepercayaan publik. Sekda pun bukan figur yang harus ditakuti, melainkan sosok yang membuat seluruh OPD bekerja dengan rasa aman dan kejelasan arah.
Gaya keras mungkin tampak tegas di permukaan, namun kerap menyisakan retakan jangka panjang dalam tubuh birokrasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang tenang dan terukur sering kali tidak mencolok, tetapi justru membangun fondasi yang kokoh.
Masyarakat Sumenep kini hanya bisa membaca isyarat. Dan isyarat itu cukup jelas: daerah ini tidak membutuhkan Sekda dengan suara paling keras, melainkan dengan langkah paling tepat.
Seleksi masih berjalan, keputusan belum diumumkan. Namun satu nada dasar telah terdengar: di Sumenep, harmoni bukan sekadar pelengkap. Ia adalah syarat utama bagi keberlanjutan pemerintahan.
Penulis : Wafa
