SUMENEP, nusainsider.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantui masyarakat Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Forum Pemuda Raas (FPR) yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin ketersediaan pasokan energi bagi warga kepulauan.
FPR menilai persoalan BBM di Raas bukan lagi sekadar kendala distribusi biasa, melainkan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi laut, mobilitas warga, hingga roda perekonomian lokal. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Ketua Umum FPR, Kurdiyansyah, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan kelangkaan BBM terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir dan segera merespons kondisi ini, terutama bagi masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses distribusi,” kata Kurdiyansyah, Senin (6/7/2026).
Tak hanya menyoroti kelangkaan, FPR juga mengungkap adanya dugaan praktik yang tidak sehat dalam tata kelola distribusi BBM di wilayah Raas. Mereka meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang berjalan selama ini.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, praktik monopoli, atau keterlibatan oknum tertentu dalam distribusi BBM, maka aparat dan pihak terkait harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika memang ada oknum yang bermain, kami berharap segera ditindak sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar melalui Stafnya, Andre, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, guna memastikan distribusi BBM ke wilayah kepulauan tetap berjalan.
Ia mengakui distribusi energi di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri karena faktor geografis dan keterbatasan sarana pendukung.
Meski demikian, pemerintah disebut terus mendorong optimalisasi operasional Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Distribusi BBM di wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri. Kami terus berupaya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Andre.
Pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi BBM dan meminta setiap dugaan pelanggaran segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang, “Tambahnya.
Sementara itu, FPR memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Bahkan, organisasi kepemudaan tersebut membuka peluang melakukan aksi lanjutan, termasuk demonstrasi maupun audiensi yang lebih besar, apabila dalam waktu dekat tidak ada solusi nyata untuk mengakhiri krisis BBM yang kembali terjadi di Kepulauan Raas.
“Kalau tidak ada langkah konkret, kami siap mengambil langkah lanjutan demi memperjuangkan hak masyarakat Raas untuk mendapatkan akses BBM yang layak,” tandas Kurdiyansyah.
Penulis : Wafa
