Terkesan Dipersulit, Aktivis PMII Sumenep Harapkan Perda RTRW Transparan

- Pewarta

Selasa, 3 Oktober 2023 - 13:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, nusainsider.com Rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumenep 2013-2033 mendapat perhatian khusus Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

PMII meminta pembahasan rancangan revisi Perda nomor 12 tahun 2013 tentang RTRW itu dibuka secara transparan ke publik.

”Masyarakat perlu mengetahui perubahan zonasi wilayah yang akan diatur dalam Perda RTRW yang baru. Sehingga, Pemerintah Harus transparan, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi karena RTRW ini erat kaitannya dengan penataan ruang, lingkungan, alam, dan ruang hidup,” kata Sekretaris PC PMII Sumenep, Jawa Timur, Nur Hayat, kepada media nusainsider.com Selasa (3/10/2023).

Aktivis Lingkungan itu mengungkapkan, sejauh ini, publik tidak mengetahui materi ataupun point perubahan tata ruang dan zonasi wilayah yang akan diatur.

Baca Juga :  Akibat Kelangkaan Gas LPG Belum Teratasi, PMII Jatim Kritik Manajemen Pertamina

”Bahkan PMII sudah beberapa kali meminta draf Raperda kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis, namun hingga saat aksesnya terkesan di persulit, padahal partisipasi publik sangat penting untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ungkapnya.

Menurutnya, revisi Perda RTRW sudah lama didengungkan Pemkab dan Legislatif dalam mengatur tata ruang dan zonazi wilayah Kabupaten.

Perda RTRW 2013-2033 dinilai tidak relevan dengan regulasi atau undang-undang diatasnya dan dinamika perkembangan pembangunan di daerah.

PMII mendukung perubahan Perda RTRW sebab produk hukum legislasi daerah tersebut menjadi pedoman pembangunan daerah agar lebih fokus dan terarah sesuai zonasi yang ditentukan. Namun, prinsipnya penataan ruang tersebut wajib melihat aspek humanity, sosial dan culture.

PMII meminta DPRD dan Eksekutif memberi ruang kepada publik atau masyarakat termasuk aktivis lingkungan dalam proses pembahasan di Dewan.

Penting pula diperhatikan yaitu harus tegas soal zonasi wilayah seperti ruang terbuka hijau dan kawasan lindung yang tidak boleh diotak-atik untuk alasan pembangunan apapun.

“Seperti contoh Cemara Udang di Pantai Lombang yang di sulap menjadi Lahan Tambak Udang, Pantai Gersik Putih yang hingga saat ini masih tidak selesai-selesai menuai polemik, dan sebagainya yang banyak di sulap sedemikian rupa.

Sehingga, pembahasan Perda RTRW harus melibatkan aktivis dan disampaikan secara terbuka kepada publik guna menjaga kawasan yang dilindungi dan boleh direklamasi,” tutupnya.

Loading

Berita Terkait

Percepat Visi Misi Pemkab Sumenep, Lima Kepala OPD Sumenep di Mutasi. Berikut Daftarnya
Presiden RI Joko Widodo Anugerahkan Pangkat Istimewa Jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto
Deputi Bidang Infokom Brigade Manguni Decky Maskikit Angkat Bicara Berantas Mafia Solar Di Sulut
Incumbent! Berikut Caleg DPRD Dapil VI Berpotensi Dapat Kursi
Aktivis Pusaka Gelar Aksi ke Pemkab, Sebut BUMD Lumbung Tikus
Tingkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat, Dinsos P3A Sumenep Mulai Lakukan Verifikasi dan Validasi data Penerima Beasiswa 2024
Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama
Kisruh! Honor KPPS di Berbagai desa Banyak di Sunat, KPU Wajib Tegas

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:00 WIB

Percepat Visi Misi Pemkab Sumenep, Lima Kepala OPD Sumenep di Mutasi. Berikut Daftarnya

Rabu, 28 Februari 2024 - 17:09 WIB

Presiden RI Joko Widodo Anugerahkan Pangkat Istimewa Jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:23 WIB

Deputi Bidang Infokom Brigade Manguni Decky Maskikit Angkat Bicara Berantas Mafia Solar Di Sulut

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:05 WIB

Incumbent! Berikut Caleg DPRD Dapil VI Berpotensi Dapat Kursi

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:12 WIB

Aktivis Pusaka Gelar Aksi ke Pemkab, Sebut BUMD Lumbung Tikus

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:49 WIB

Tingkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat, Dinsos P3A Sumenep Mulai Lakukan Verifikasi dan Validasi data Penerima Beasiswa 2024

Senin, 26 Februari 2024 - 22:44 WIB

Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama

Senin, 26 Februari 2024 - 17:30 WIB

Kisruh! Honor KPPS di Berbagai desa Banyak di Sunat, KPU Wajib Tegas

Berita Terbaru

Nasional

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Minggu, 3 Mar 2024 - 18:19 WIB