SUMENEP, nusainsider.com — Anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan Kepulauan, H. Hosnan Abrori, bersama sejumlah legislator lainnya, melakukan kunjungan kerja ke kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/6/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas.
“Kami datang langsung untuk memastikan agar persoalan listrik di kepulauan tidak diabaikan. Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Hosnan usai audiensi dengan pihak PLN.
Hosnan menjelaskan bahwa kebutuhan listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), sementara daya yang tersedia baru sekitar 2.200 KWP. Dari lima mesin pembangkit yang ada, dua unit tidak berfungsi.
Menanggapi kondisi ini, pihak PLN menyampaikan bahwa satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP akan segera dikirim ke Pulau Sapudi. Dengan tambahan ini, diharapkan pasokan listrik kembali normal pada akhir bulan.
“Kami akan terus mengawal proses ini dan mendesak PLN untuk segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah kepulauan,” tegas Hosnan.
Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik tercatat sebesar 662 KWP dengan pasokan daya mencapai 1.160 KWP. Terdapat lima mesin aktif di wilayah ini, dua di antaranya berfungsi sebagai cadangan.
“Dari sisi kapasitas, Pulau Raas sudah mencukupi. Namun jika masih ada dusun atau desa di daratan Raas yang belum teraliri listrik, kami minta segera dilakukan koordinasi untuk pemasangan jaringan,” tambahnya.
Hosnan juga menyoroti kondisi kelistrikan di Pulau Masalembu. Ia mengatakan, pasokan listrik di wilayah tersebut ditargetkan dapat menyala pada tahun 2026.
“Untuk Masalembu, PLTD akan disiapkan oleh SKK Migas, sementara jaringan listrik ditangani oleh PLN. Saat ini, kendala utamanya adalah proses pembebasan lahan,” jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah kepulauan, Hosnan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan kelistrikan. Ia menilai, pemerataan layanan publik antara daratan dan kepulauan merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan pemerintah.
Penulis : Dre
