OPINI, nusainsider.com — Setiap kali anggaran dibahas, istilah “Efisiensi” selalu digaungkan sebagai kunci keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah dan lembaga keuangan kerap menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Namun, apakah efisiensi selalu berdampak positif? Ataukah ini hanya sekadar narasi yang menutupi realitas lain?
Secara ideal, efisiensi berarti mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Namun, dalam praktiknya, pemangkasan anggaran justru sering melemahkan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang lebih mengherankan, saat anggaran layanan publik dikurangi, aliran dana untuk proyek-proyek besar dan kepentingan politik tetap deras tanpa hambatan.
Teka-teki efisiensi anggaran semakin sulit dipahami ketika transparansi minim. Bagaimana mungkin sebuah anggaran diklaim efisien jika rakyat tidak mengetahui secara jelas bagaimana uang mereka digunakan? Jika efisiensi hanya berarti pemangkasan belanja tanpa mempertimbangkan dampaknya, maka itu bukan efisiensi melainkan penghapusan hak-hak publik secara terselubung.
Jadi, apakah efisiensi anggaran benar-benar untuk kepentingan masyarakat, atau hanya menjadi alat segelintir pihak untuk mengendalikan keuangan negara?
Jawabannya bergantung pada sejauh mana transparansi dan kepentingan rakyat benar-benar dijadikan prioritas dalam setiap kebijakan anggaran.
Penulis : Ketua Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Kabupaten Sumenep, Syaiful Bahri.
Penulis : Syaiful Bahri
