Kritisi Lonjakan PBB, Ning Lia Tekankan Pentingnya Keadilan Fiskal

Rabu, 20 Agustus 2025 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Dr Lia Istifhama, S.Sos.i., M.E.I Senator DPD RI Asal Jawa Timur.

Foto. Dr Lia Istifhama, S.Sos.i., M.E.I Senator DPD RI Asal Jawa Timur.

JAWA TIMUR, nusainsider.comKenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) ramai-ramai menaikkan tarif dengan alasan untuk memenuhi target anggaran.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan kebijakan fiskal, khususnya terkait PBB, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak memicu keresahan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh.

“Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” ujar Ning Lia, Kamis (20/8).

Menurutnya, kenaikan PBB bukan sekadar urusan fiskal, tetapi juga berkaitan erat dengan konsep ekonomi daerah yang berkeadilan.

Baca Juga :  Senator DPD RI Dorong Penyelesaian Kasus Sapeken Berbasis Adat dan Norma Sosial

Ia menilai hubungan keuangan pusat dan daerah harus diatur secara seimbang agar tidak merugikan daerah penghasil.

“Jangan sampai ada daerah yang memiliki resources besar, tapi porsinya untuk pusat tinggi sementara untuk daerah rendah. Karena kekurangan PAD, daerah akhirnya mencari jalan lain dengan menaikkan PBB. Hal ini harus disikapi utuh, bijak, dan tidak menimbulkan kesenjangan,” jelasnya.

Ning Lia juga menyinggung prinsip yang diusung Presiden Prabowo Subianto mengenai otonomi daerah yang adil dan berimbang.

Baca Juga :  Terungkap dari Lapangan, 14 Hari di Sapeken Buka Fakta Ketertinggalan Wilayah Kepulauan

Menurutnya, Presiden memahami pentingnya pemerataan, sehingga kebijakan fiskal di daerah tidak boleh merugikan masyarakat kecil.

“Disparitas antarwilayah tidak boleh terjadi. Apalagi ada daerah yang menaikkan PBB hingga 1.000 persen, itu jelas ekstrem dan akan memicu pro kontra di masyarakat. Pemimpin daerah harus aspiratif, agar perbedaan pandangan bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus menciptakan keadilan fiskal.

“Kalau pemerintah pusat dan daerah mampu membangun trust dengan kebijakan yang adil, masyarakat akan lebih tenang dan penerimaan pajak bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

Belajar Kelola Limbah, Puluhan Mahasiswi UNIB Situbondo Kunjungi Fasilitas KEI di Pagerungan Besar
Viral! Wanita di Ketapang Jadi Korban Dugaan Penganiayaan, Polres Sampang Selidiki
Polres Pamekasan Jawab Kritik Prabowo: FGD Kami Berbasis Aksi, Bukan Seremonial
Resmi! Madura United Mulai Perburuan Poin Super League 2026/2027 di Pamekasan
UHC Sumenep Jadi Sorotan, Puskesmas Batuan Diduga Tak Sejalan dengan Himbauan Bupati Fauzi
Dari BEM hingga PMII, Bagus R Perkuat Tradisi Kepemimpinan dan Kaderisasi di UNIBA Madura
Lagu Daerah Nusantara Antarkan DWP RSUD Sumenep Raih Penghargaan Gold
Benarkah Pasien UHC Harus Menunggu 2 Hari? Ini Penjelasan Puskesmas Batuan dan Dinkes Sumenep

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:43 WIB

Belajar Kelola Limbah, Puluhan Mahasiswi UNIB Situbondo Kunjungi Fasilitas KEI di Pagerungan Besar

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:43 WIB

Viral! Wanita di Ketapang Jadi Korban Dugaan Penganiayaan, Polres Sampang Selidiki

Jumat, 14 Agustus 2026 - 07:56 WIB

Polres Pamekasan Jawab Kritik Prabowo: FGD Kami Berbasis Aksi, Bukan Seremonial

Jumat, 14 Agustus 2026 - 07:49 WIB

Resmi! Madura United Mulai Perburuan Poin Super League 2026/2027 di Pamekasan

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:39 WIB

UHC Sumenep Jadi Sorotan, Puskesmas Batuan Diduga Tak Sejalan dengan Himbauan Bupati Fauzi

Kamis, 13 Agustus 2026 - 16:43 WIB

Lagu Daerah Nusantara Antarkan DWP RSUD Sumenep Raih Penghargaan Gold

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:52 WIB

Benarkah Pasien UHC Harus Menunggu 2 Hari? Ini Penjelasan Puskesmas Batuan dan Dinkes Sumenep

Kamis, 13 Agustus 2026 - 09:46 WIB

Transmisi Moneter Dinilai Macet, Achsanul Qosasi Desak BI Baru Buka Akses Kredit UMKM

Berita Terbaru