OPINI, nusainsider.com — Disparitas antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep bukanlah persoalan baru. Ia adalah luka lama yang terus terbuka, diwariskan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Ketimpangan pembangunan ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga tahun 2026, realitas tersebut masih terasa nyata bagi masyarakat kepulauan yang seolah hidup dalam dua dunia berbeda dibandingkan masyarakat daratan.
Secara geografis, Sumenep memiliki 126 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni. Fakta ini seharusnya menjadi kekuatan besar dalam pembangunan berbasis maritim. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, wilayah kepulauan masih tertinggal dalam berbagai sektor strategis.
Kepulauan memang bagian tak terpisahkan dari Sumenep. Namun dalam praktiknya, perhatian terhadap wilayah ini masih jauh dari kata ideal. Kesenjangan pembangunan membuat masyarakat kepulauan seakan menjadi “Anak Tiri” di daerahnya sendiri.
Masalah ini bukan semata karena ketidakmampuan pemerintah daerah. Harus diakui, mengelola wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks bukanlah perkara mudah. Namun, alasan tersebut tidak bisa terus dijadikan pembenaran atas lambannya perubahan.
Yang dibutuhkan adalah kerja kolektif dan berjenjang dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga pemerintah desa dan legislatif dari daerah pemilihan kepulauan.
Jika semua pihak bergerak bersama, persoalan yang selama ini dianggap rumit sejatinya bisa diurai secara bertahap.
Pepatah lama mengatakan, persoalan besar akan terasa ringan jika diselesaikan bersama. Sayangnya, semangat kolektif itu belum sepenuhnya tampak.
Puluhan tahun adalah waktu yang sangat panjang. Dalam rentang waktu tersebut, seharusnya sudah ada lompatan besar dalam pembangunan kepulauan. Namun realitas di lapangan menunjukkan progres yang berjalan lambat dan tidak merata.
Kunci utama perubahan sesungguhnya terletak pada kepemimpinan daerah. Seorang bupati bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin visioner yang mampu menghadirkan ide dan langkah strategis untuk menjawab persoalan mendasar daerahnya.
Tanpa gagasan besar dan keberanian mengambil keputusan, pembangunan hanya akan berjalan di tempat. Kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar program rutin, mereka membutuhkan terobosan yang berdampak nyata.
Ironisnya, yang sering terlihat justru maraknya pencitraan. Publik disuguhi berbagai narasi keberhasilan yang dibangun melalui media sosial, seolah-olah seluruh program telah berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan.
Tidak hanya di level kepala daerah, fenomena ini juga merambah ke organisasi perangkat daerah (OPD). Para pimpinan OPD berlomba-lomba menampilkan citra keberhasilan, meskipun kondisi riil di lapangan masih jauh dari harapan.
Penghargaan dari pemerintah pusat maupun provinsi kerap dijadikan indikator keberhasilan. Padahal, pertanyaannya sederhana: apakah penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan?
Jika masyarakat masih kesulitan mengakses layanan dasar, jika infrastruktur masih tertinggal, dan jika ekonomi lokal belum berkembang, maka penghargaan hanya menjadi simbol yang hampa makna.
Di sisa masa jabatan, Achmad Fauzi Wongsojudo bersama wakilnya KH Imam Hasyim memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan komitmen mereka terhadap pembangunan kepulauan.
Empat tahun bukan waktu yang singkat jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Namun, waktu tersebut juga bisa terbuang percuma jika hanya diisi dengan program-program populis yang tidak menyentuh akar persoalan.
Penting untuk dipahami bahwa mengatasi disparitas kepulauan tidak cukup dengan program simbolik. Mudik gratis, penyediaan kapal cepat, atau penyediaan listrik melalui PLTS memang penting, tetapi itu bukan solusi menyeluruh.
Persoalan kepulauan jauh lebih kompleks. Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan akses transportasi harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, mobilitas barang dan manusia akan terus terhambat.
Selain itu, sektor ekonomi harus diperkuat. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata di kepulauan Sumenep sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal. Masyarakat membutuhkan akses pasar, permodalan, dan pendampingan.
Di bidang pendidikan, kesenjangan juga masih terasa. Keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi jika ingin menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Dengan kata lain, pembangunan kepulauan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Tidak bisa parsial, tidak bisa setengah hati, dan tidak bisa hanya untuk kepentingan pencitraan semata.
Sumenep memiliki potensi besar sebagai kabupaten kepulauan. Namun potensi itu tidak akan berarti apa-apa tanpa keberanian untuk berubah dan kesungguhan untuk bekerja.
Sudah saatnya kepulauan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai masa depan. Dan untuk mewujudkannya, dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu bekerja nyata.
Ditangan Achmad Fauzi wongsojudo sebagai Bupati Sumenep saat ini, Mampukah dia menghadirkan solusi atas adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial antara daratan dan Kepulauan?
Penulis : Ach Toifur Ali Wafa, Pimred nusainsider.com Warga Daratan sekaligus pendatang warga kepulauan
Penulis : Wafa
