SUMENEP, nusainsider.com — Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memicu gelombang penolakan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sejumlah pihak, termasuk kalangan legislatif, menyuarakan keberatan atas rencana tersebut yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menilai kebijakan kenaikan iuran berisiko memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini masih berjuang di tengah tekanan ekonomi.
Politisi dari Partai Demokrat itu menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah.
“Kami kasihan kepada masyarakat jika iuran BPJS Kesehatan masih dinaikkan. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban rakyat kecil,” tegasnya.
Menurut Mulyadi, mayoritas peserta mandiri di Sumenep berasal dari kalangan pekerja informal seperti nelayan, petani, hingga pelaku UMKM.
Kenaikan iuran, meski kecil, dinilai dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan bayar masyarakat.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mencermati perkembangan regulasi dari pemerintah pusat.
Mulyadi juga meminta agar sebelum kebijakan resmi diterapkan, dilakukan kajian komprehensif serta sosialisasi terbuka kepada publik.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang akhirnya menunggak atau bahkan keluar dari kepesertaan karena tidak sanggup membayar iuran,” imbuhnya.
Penulis : Wafa
