SUMENEP, nusainsider.com — Sorotan terhadap sejumlah proyek sektor kelautan dan perikanan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari, S. Ag.
Politisi yang membidangi sektor perekonomian dan pembangunan tersebut menegaskan bahwa setiap program pembangunan, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus diawali dengan perencanaan yang matang dari awal hingga akhir agar tidak berujung mangkrak atau tidak termanfaatkan.
Menurut Juhari, berbagai proyek yang dibangun pemerintah pusat di daerah seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat apabila direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Perencanaan harus matang dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada perencanaan yang terputus-putus. Sehingga apapun pekerjaan dari pusat memang banyak yang mangkrak dan tidak termanfaatkan. Itu sangat disayangkan dengan biaya yang sangat besar,” ujar Juhari kepada media, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai, pembangunan yang hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek tanpa memikirkan keberlanjutan pemanfaatannya akan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Karena itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan telah memiliki konsep pengelolaan yang jelas, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, hingga strategi pemanfaatannya setelah pembangunan selesai.
“Oleh sebab itu perencanaan harus matang terlebih dahulu. Jangan hanya mengejar pekerjaan, akan tetapi bagaimana pekerjaan itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang matang,” tegasnya.
Juhari menegaskan dirinya tidak menolak masuknya program pembangunan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke Kabupaten Sumenep.
Bahkan menurutnya, semakin banyak program pembangunan yang masuk akan semakin baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh program tersebut harus memiliki perencanaan yang jelas dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap pembangunan fisik semata.
“Tidak apa-apa sebanyak-banyaknya pekerjaan dari pusat maupun provinsi masuk ke Kabupaten Sumenep. Pembangunan berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat tentu harus didukung. Tetapi perencanaannya harus matang dan jangan terputus-putus,” katanya.
Menurutnya, program yang baik adalah program yang mampu berjalan secara berkelanjutan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Ketika selesai, pekerjaan atau program itu harus berkelanjutan dan berkesinambungan terus-menerus, tidak hanya untuk kepentingan sesaat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Juhari bahkan mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan apabila perencanaan yang dimiliki belum benar-benar siap.
“Dari awal perencanaan itu harus matang. Kalau tidak matang, jangan lakukan pembangunan. Bahkan kalau dari awal perencanaan masih belum matang, stop melakukan permintaan anggaran ke pusat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kembali sorotan publik terhadap sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Sumenep yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, termasuk pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) di Desa Longos, Kecamatan Gapura, serta Bangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang.
Juhari berharap pengalaman dari sejumlah proyek yang belum optimal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar setiap anggaran negara yang dikucurkan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan pembangunan.
“Eman-eman anggaran besar untuk pembangunan berbagai program pemberdayaan, tetapi berakhir tragis dengan menyisakan bangunan yang tidak dimanfaatkan. Ke depan hal seperti ini jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
