SUMENEP, nusainsider.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) menggelar Seruan aksi di depan gedung Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin (6/7/2026).
Massa mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM sekaligus menyoroti krisis pasokan energi yang terjadi di Kabupaten Sumenep.
Aksi tersebut mengusung tagline “BBM Langka, Harga Naik, Rakyat Melawan” dengan seruan #KenaikanBBM, #SumenepKrisisBBM, dan #SelamatkanSumenepDariMafiaBBM.
Dua titik aksi, yakni Kantor DPRD dan Pemkab Sumenep dipilih sebagai simbol desakan mahasiswa kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar mengambil langkah konkret dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Ketua BEMSU sekaligus Koordinator Umum (Kordum) aksi, Salman farid, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Sumenep bukan lagi persoalan biasa, melainkan telah berkembang menjadi masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius.
“Sumenep memiliki tantangan geografis yang kompleks karena terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Namun kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas terus berulangnya persoalan kelangkaan BBM yang justru semakin membebani masyarakat,” tegas Salman dalam orasinya di hadapan peserta aksi, Senin 6 Juli 2026.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap BBM masih sangat tinggi, mulai dari sektor transportasi, perikanan, pertanian hingga usaha mikro. Karena itu, setiap gangguan distribusi akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan Pertalite yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga meningkatkan tekanan terhadap pasokan yang tersedia.
“Fenomena ini merupakan efek substitusi energi. Ketika harga BBM non-subsidi naik, masyarakat beralih ke BBM bersubsidi sehingga permintaannya melonjak,” ujarnya.
Selain meningkatnya permintaan, pihaknya juga menilai lemahnya pengawasan distribusi membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari pembelian menggunakan jerigen, dugaan penimbunan hingga indikasi keterlibatan mafia BBM di sejumlah SPBU.
“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat kecil yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM karena adanya praktik-praktik yang merugikan rakyat,” kecam Salman.
Salman mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, BBM bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih belum optimal.
Sehingga, pihaknya bersama Massa aksi turut menyampaikan lima rekomendasi kebijakan, yakni percepatan distribusi BBM, penguatan pengawasan bersama pemerintah, BPH Migas, kepolisian dan kejaksaan, transparansi informasi stok BBM kepada masyarakat, pembentukan Posko Pengawasan Terpadu, serta optimalisasi digitalisasi distribusi melalui sistem QR Code MyPertamina agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran, “Paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BEMSU, Hidayatullah, menegaskan bahwa krisis BBM di Kabupaten Sumenep tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Krisis BBM di Sumenep bukan semata persoalan pasokan, tetapi persoalan tata kelola distribusi yang belum maksimal. Jika pengawasan lemah dan distribusi tidak transparan, maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku UMKM,” kata Hidayatullah.
Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret melalui penguatan pengawasan distribusi, peningkatan koordinasi dengan Pertamina, serta memastikan informasi ketersediaan BBM dapat diakses publik secara berkala.
“Kami mendorong pembentukan posko pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, BPH Migas, dan masyarakat. Ini penting agar dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dicegah dan ditindak secara tegas,” tegasnya.
BEMSU juga mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan, di antaranya percepatan distribusi BBM ke wilayah Sumenep, pengawasan distribusi yang terintegrasi, transparansi stok BBM, pembentukan posko pengawasan terpadu, serta optimalisasi sistem digitalisasi melalui pemanfaatan QR Code MyPertamina.
Hidayat sapaan akrabnya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar segera menghadirkan solusi konkret atas persoalan kelangkaan BBM yang dinilai telah berlangsung cukup lama.
“Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban. Negara harus hadir menjamin hak dasar warga atas energi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun,” tandasnya.
Lebih lanjut, BEMSU juga meminta BPH Migas dan Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kabupaten Sumenep untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar berjalan sesuai ketentuan.
Mahasiswa mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diduga terjadi berulang kali. Mereka menilai praktik tersebut kerap dibenarkan dengan dalih surat rekomendasi, namun tetap menyisakan persoalan terkait kepatuhan terhadap regulasi distribusi yang berlaku.
“Mari BPH Migas dan Ombudsman RI turun ke Sumenep. Kami aktivis BEMSU siap mendampingi dan bergerak bersama melihat fakta terjadinya permainan mafia BBM bersubsidi di kabupaten paling ujung ini,” pungkas Hidayat.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD dan diterima Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan tuntutan serupa agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Sumenep.
Penulis : Wafa
