SURABAYA, nusainsider.com — Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura (BKPMa) semakin menguat. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menilai langkah itu paling strategis mempercepat kemajuan Pulau Madura.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Madura dan kawasan lain di Jawa Timur sudah berlangsung terlalu lama. Karena itu, dibutuhkan lembaga khusus yang bekerja di bawah koordinasi langsung Presiden agar penanganannya bersifat lintas sektor dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan lintas sektor. Masalahnya kompleks dan butuh koordinasi langsung di bawah Presiden,” ujar Ning Lia, Senin (6/10/2025) dalam keterangan rilis yang diterima media nusainsider.com
Ia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Empat kabupaten di Madura diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
“Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik belum merata. Karena itu, badan khusus dibutuhkan untuk menutup kesenjangan wilayah,” tegasnya.
Madura, lanjut Ning Lia, menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor garam, perikanan, migas, hingga wisata bahari.
Namun, sebagian besar potensi itu belum tergarap optimal karena minimnya koordinasi antar instansi dan lemahnya daya dukung infrastruktur.
“Banyak investor ragu karena keterbatasan infrastruktur dan tumpang tindih regulasi daerah,” ujarnya.
Dengan adanya Badan Khusus Pengembangan Madura, pemerintah bisa membuka ruang investasi yang lebih cepat dan terkoordinasi. Badan ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kawasan ekonomi strategis di sekitar Jembatan Suramadu.
Ning Lia menilai selama ini banyak program kementerian di Madura berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas. Akibatnya, capaian pembangunan tidak maksimal dan seringkali berhenti di tengah jalan.
“Empat kabupaten di Madura memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang kuat. Lembaga di bawah Presiden bisa menyatukan arah dan memastikan anggaran nasional tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi kelautan Madura yang belum dikelola dengan teknologi modern. Padahal, sumber daya perikanan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di berbagai wilayah pulau tersebut.
“Diperlukan industrialisasi perikanan dan sistem logistik laut yang efisien agar nelayan tidak terus bergantung pada harga musiman,” ujarnya.
Selain sektor kelautan, Ning Lia menilai ribuan pesantren di Madura juga bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika diberdayakan secara tepat.
“Pesantren bisa menjadi motor ekonomi jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri,” tambahnya.
Ia juga menyoroti Jembatan Suramadu yang selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Madura.
Padahal, jembatan tersebut seharusnya menjadi pintu utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Jawa.
“Badan khusus dapat memastikan Suramadu menjadi pusat pertumbuhan baru dengan kawasan industri, logistik, dan pariwisata,” paparnya.
Ning Lia juga menegaskan pentingnya pengelolaan potensi energi Madura yang melimpah, mulai dari gas alam hingga energi terbarukan seperti angin dan surya.
“Lembaga ini bisa mengatur sinergi eksplorasi energi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pembentukan badan khusus bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi masyarakat Madura yang selama ini menantikan perhatian pemerintah pusat.
“Tanpa badan khusus, arah pembangunan Madura akan berubah-ubah setiap kali ganti pejabat atau menteri. Keppres dari Presiden Prabowo akan menjadi jaminan keberlanjutan program,” tegas Ning Lia.
Gagasan yang diusulkan Ning Lia tersebut sejalan dengan pandangan sejumlah tokoh dan legislator asal Dapil Madura. Dukungan datang dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dua anggota DPR RI, Willy Aditya dan Syafiuddin, sebelumnya juga menyerukan perlunya pembentukan lembaga serupa agar Madura tidak tertinggal dari kawasan lain di Jawa Timur.
Dukungan turut mengalir dari KH. Mohammad Nasih Aschal (Anggota DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (Anggota DPRD Sumenep), serta Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura).
Mereka sepakat bahwa pembentukan Badan Khusus Pengembangan Madura merupakan langkah strategis dan realistis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan nasional. Madura harus menjadi bagian dari prioritas itu,” kata Ning Lia menutup keterangannya.
Penulis : Wafa
