SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai melakukan langkah sinkronisasi antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Sinkronisasi tersebut dilakukan setelah diterbitkannya dokumen KEM-PPKF 2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa proses sinkronisasi dilakukan melalui konsultasi serta permohonan fasilitasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Tujuannya agar Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh masukan yang komprehensif dalam menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, kebijakan fiskal tahun 2025 menitikberatkan pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah fokus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal 2025. Hal itu termaktub dalam dokumen ‘Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” ujar Arif Firmanto, Kamis (06/06/2024).
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang menyusun RKPD tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026 yang masih berlaku.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yang baru. Di antaranya adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025–2045 serta RPJMD periode 2025–2029.
“Tahun 2025 ini menjadi tahun awal bagi dokumen RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Karena itu, kami berupaya memastikan agar RKPD 2025 tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yang sedang disusun, terutama pada tahun pertama implementasinya,” jelasnya.
Arif menambahkan, dalam proses konsultasi tersebut Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan kebijakan pembangunan nasional.
Beberapa poin rekomendasi yang disampaikan antara lain terkait pencantuman indikator kinerja ekonomi makro daerah. Indikator tersebut meliputi indeks modal manusia, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, gini ratio, indeks gas rumah kaca, nilai tukar petani (NTP), serta nilai tukar nelayan (NTN).
Indikator-indikator tersebut dinilai penting sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.
Selain itu, sinkronisasi juga dilakukan dengan mengintegrasikan tema dan prioritas pembangunan daerah dengan delapan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Sinkronisasi atau penggabungan antara tema dan prioritas daerah dengan delapan prioritas nasional ini menjadi bagian penting dari rekomendasi Bappeda Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Melalui proses sinkronisasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Arif Firmanto juga menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan berbagai masukan strategis dalam proses penyelarasan dokumen perencanaan tersebut.
Menurutnya, rekomendasi dari pemerintah provinsi sangat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan berbagai masukan dalam rangka sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional melalui kebijakan KEM-PPKF,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masukan tersebut memberikan perspektif yang lebih luas bagi Bappeda Sumenep dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Rekomendasi semacam ini memberikan pandangan terbuka bagi kami di Bappeda Sumenep terkait sinkronisasi antara prioritas daerah dan nasional dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
