OPINI, nusainsider.com — Tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setiap tahun, pidato tentang persatuan, semangat perjuangan, dan optimisme bangsa kembali digaungkan.
Namun di balik seremoni tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: benarkah negeri ini sedang baik-baik saja?
Realitas di lapangan justru menunjukkan banyak kegelisahan.
Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin sulit, pendidikan belum sepenuhnya merata, dan suara rakyat kecil kerap kalah oleh kepentingan elite.
Ironisnya, pemerintah sering kali terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai perayaan historis semata, melainkan menjadi momentum evaluasi bersama. Bangsa yang benar-benar bangkit bukanlah bangsa yang paling banyak mengucapkan slogan, tetapi bangsa yang berani mengakui masalahnya sendiri dan mencari solusi secara nyata.
Salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah kondisi ekonomi kelas bawah. Di berbagai daerah, daya beli masyarakat mulai menurun. Pedagang kecil mengeluhkan sepinya pembeli, harga bahan pangan tidak stabil, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat.
Pemerintah memang kerap mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pertanyaan sederhana rakyat tetap sama: jika ekonomi benar-benar tumbuh, mengapa hidup justru terasa semakin sulit?
Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara data pemerintah dan realitas masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat baik di atas kertas, tetapi belum tentu terasa di dapur rakyat. Kritik publik pun muncul karena pembangunan terlalu sering diukur melalui angka statistik, bukan dari kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
Persoalan lain yang turut dirasakan masyarakat adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bagi sebagian warga desa, isu ini mungkin terasa jauh karena mereka tetap bertransaksi menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari-hari.
Namun dampaknya perlahan tetap dirasakan melalui kenaikan harga pupuk, bahan bakar, obat-obatan, hingga kebutuhan pokok yang bergantung pada impor dan kondisi ekonomi global.
Selain itu, persoalan lapangan kerja juga menjadi keluhan yang terus berulang. Banyak pencari kerja merasa kemampuan dan pendidikan sering kalah oleh budaya “orang dalam” atau kedekatan relasi dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Tidak sedikit lowongan yang lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki koneksi tertentu. Akibatnya, banyak anak muda yang telah berjuang menempuh pendidikan tinggi dan meningkatkan keterampilan tetap kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.
Fenomena ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya siap menghadapi bonus demografi. Anak muda sering disebut sebagai generasi emas dan masa depan bangsa, tetapi pada saat yang sama mereka belum diberi ruang yang cukup untuk berkembang.
Pemerintah terlalu sering berbicara tentang generasi unggul, namun minim keberanian memperbaiki sistem yang membuat banyak pemuda kehilangan harapan.
Di sisi lain, masyarakat kelas bawah hingga hari ini masih jauh dari kata sejahtera. Banyak keluarga harus bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upah yang diterima sering kali tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat.
Sebagian masyarakat bahkan harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan, pendidikan anak, atau biaya kesehatan. Ketimpangan sosial masih sangat terasa antara kehidupan elite dan rakyat kecil.
Kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pun semakin marak, terutama di media sosial. Keluhan terkait biaya hidup, akses pendidikan, hingga pelayanan publik yang lamban terus bermunculan.
Sayangnya, kritik kerap dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan untuk perbaikan.
Padahal dalam negara demokrasi, kritik adalah tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap bangsanya. Yang lebih berbahaya justru ketika rakyat memilih diam karena merasa suaranya tidak lagi didengar.
Di tengah kondisi seperti ini, Hari Kebangkitan Nasional terasa begitu ironis. Dahulu para pendiri bangsa berjuang melawan penjajahan demi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kini tantangannya memang berbeda.
Musuhnya bukan lagi penjajah asing, melainkan ketimpangan sosial, lemahnya keberpihakan kepada rakyat, dan budaya politik yang lebih mementingkan elektabilitas daripada solusi nyata.
Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan mengawasi jalannya negara.
Namun pemerintah harus menyadari bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan atau pencitraan digital semata. Kepercayaan lahir ketika rakyat merasa dilihat, didengar, dan benar-benar diperjuangkan.
Momentum 20 Mei seharusnya menjadi alarm bagi negeri ini. Indonesia membutuhkan kebangkitan yang nyata: keberanian memperbaiki sistem, mendengar kritik tanpa alergi, menghadirkan lapangan kerja yang adil, menjaga kestabilan ekonomi, serta melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sebab di tengah berbagai kegelisahan rakyat hari ini, mengatakan bahwa negeri sedang baik-baik saja terasa semakin sulit dipercaya.
Oleh: Ainur Rahman
Ketua BEM STIT Aqidah Usymuni Sumenep
Penulis : Wafa
