SUMENEP, nusainsider.com — Gerakan Pemuda Desa (GPS) akan kembali menggelar aksi parlemen ke kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten Sumenep.
Pasalnya, aksi lanjutan itu sebagai langkah GPS akibat penghinaan gerakan yang dilakukan dinas PUPR dengan melakukan perbaikan hanya dengan batu kapur sebanyak 1 Truk, sementara swadaya masyarakat sudah mampu membeli semen dan pasir guna bahan ‘Cor’, “kata Nur Hayat Kepada Media Ini, Minggu 11 Juni 2023.
Jelas ini penghinaan mas, perbaikan sementara yang disampaikan PUPR pada Aksi pertama memberikan keyakinan pada kami (red. Pemuda) bahwa PUPR peduli dengan infrastruktur jalan di desa Gapteng Menuju Tamidung.
Satu hari setelah aksi, gerak cepat PUPR sangat kami apresiasi. Setelah dua hari dari aksi, nait buruk PUPR justru mempolitisasi. Ini bukti PUPR hanya ‘Ngapusi’ atau dengan kata lain ‘Penghinaan Gerakan’, “ungkapnya.
Aktivis PMII Sumenep itu menyayangkan statemen kepala PUPR sumenep pada aksi sebelumnya yang telah berani membohongi publik. Pertama, berbohong atas hasil audiensi. Kedua, ia berbohong mengirimkan bahan perbaikan jalan, namun yang dikirim hanya potongan batu kapur, itupun hanya sebagian saja (tiak menyeluruh).
Bayangkan, jalan sepanjang 4,5KM hanya dikirimkan batu kapur 1 Truk. Pekerjaannya pun hasil dari pantauan masyarakat dikerjakan hanya waktu GPS melakukan aksi unjuk rasa, habis itu tidak ada pekerjaan lagi.
Ini jelas penghinaan gerakan yang dilakukan PUPR dengan cara halus kepada Pemuda Dan masyarakat Gapteng serta Tamidung, “jelasnya.
Lebihlanjut, Hayat sapaan akrabnya sebelumnya mengaku sudah menolak untuk dilakukan penimbunan jalan yang rusak tersebut.
Kalau hanya ditimbun, kami tidak perlu datang ke sumenep menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar.
“Kami masyarakat sekitar sudah mampu memperbaiki jalan rusak secara Swadaya dengan mengumpulkan semen dan pasir sungai, serta sudah dilakukan pengecoran disebagian Titik jalan yang rusak parah”. Tegasnya.
Ditambahkan, pihaknya atas nama pemuda dan masyarakat sekitar mengecam tindakan penghinaan yang dilakukan Dinas PUPR kepada masyarakat di dua kecamatan tersebut.
Pernyataan Hoax Kepala DPUTR sudah mencedrai nama pemerintah daerah kabupaten Sumenep yang dipimpin Achmad Fauzi, SH MH atau kultur pemerintah sumenep memang suka berbohong?.
Bahkan, dirinya sudah membunyikan Alarm Perlawanan dengan tagar : Nyalakan Tanda Bahaya,Pemuda Bergerak, Kawal Sampek Di Hotmex, APBD 2023, APBD MURNI 2024, “Tutupnya.
.
