Fahri Hamzah ; Tidak Ada Politik Gagasan, Melainkan Politik Logistik

Sabtu, 27 Mei 2023 - 08:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, nusainsider.com Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) Fahri Hamzah blak-blakan perihal modal minimal yang diperlukan seseorang untuk menjadi calon presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mulanya, Fahri akrabnya menceritakan kalau seseorang yang hendak menjadi calon anggota DPR RI memerlukan modal di kisaran Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Hal itu dibeberkan Fahri dalam program “Your Money Your Vote” CNBC Indonesia, Rabu (24/5/2023) malam.

Bappeda Sumenep
Baca Juga :  Satu Kata Satu Hati; DPW PAN Jawa Timur Gelar Roadshow Bersama DPD PAN Sumenep

“Itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini,” ujar Fahri seperti dilansir dari CNBCIndonesia.com.

Fahri menilai hal tersebut merupakan peringatan bagi pemilu tanah air. Tidak ada lagi politik gagasan, melainkan politik logistik.

Baca Juga :  Lia Istifhama Buka Bersama Dan Dialog dengan Ketua DPD RI Aa Lanyalla

“Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak,” kata Fahri yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019.

Fahri mencontohkan peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.

Baca Juga :  Berada di Posisi ketiga Suara Tertinggi DPD RI, Lia Istifhama Dapat Doa Restu Dari Banyak Pihak

“Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir 5 triliunan itu. Minimal,” ujar Fahri.

“Dan itu kalau nggak uang pribadi ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah,” lanjutnya.

Loading

Berita Terkait

Sinergi Destinasi Nasional, Labuan Bajo dan Jawa Timur Diusulkan Satu Paket
RDP DPD RI–Kemenhaj: Formula Kuota Haji Berbasis Antrian Dinilai Lebih Adil
Lia Istifhama Sebut Sumber Energi dari Madura, Peluang Kerja ke Luar Daerah
Belanja Online Harus Transparan, Lia Istifhama: Jangan Sampai Jadi Rojali-Rohana Digital
Inovasi Digital Tak Harus dari Kota, Rumah Desa Hebat Tuai Pujian Ning Lia
P2G Kritik Perpres MBG: Pengangkatan Pegawai Gizi Dinilai Abaikan Nasib Guru
7 Piala Sekaligus! Valen Akbar Buktikan Dirinya Juara Versi Rakyat
Perkuat Layanan Pendidikan, Yayasan Khadijah Serap Wawasan Manajemen dari DPD RI
banner 325x300

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:42 WIB

Sinergi Destinasi Nasional, Labuan Bajo dan Jawa Timur Diusulkan Satu Paket

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:38 WIB

RDP DPD RI–Kemenhaj: Formula Kuota Haji Berbasis Antrian Dinilai Lebih Adil

Sabtu, 24 Januari 2026 - 02:43 WIB

Lia Istifhama Sebut Sumber Energi dari Madura, Peluang Kerja ke Luar Daerah

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:39 WIB

Belanja Online Harus Transparan, Lia Istifhama: Jangan Sampai Jadi Rojali-Rohana Digital

Senin, 19 Januari 2026 - 09:26 WIB

Inovasi Digital Tak Harus dari Kota, Rumah Desa Hebat Tuai Pujian Ning Lia

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:43 WIB

P2G Kritik Perpres MBG: Pengangkatan Pegawai Gizi Dinilai Abaikan Nasib Guru

Jumat, 16 Januari 2026 - 01:59 WIB

7 Piala Sekaligus! Valen Akbar Buktikan Dirinya Juara Versi Rakyat

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:37 WIB

Perkuat Layanan Pendidikan, Yayasan Khadijah Serap Wawasan Manajemen dari DPD RI

Berita Terbaru