OPINI, nusainsider.com — Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal-pasalnya dijelaskan bahwa TNI berada di bawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi.
Artinya, ketika seorang jenderal TNI memberi hormat kepada Presiden, itu bukan hanya bentuk etika militer semata, melainkan juga wujud ketaatan konstitusional. Hormat tersebut adalah lambang kesetiaan terhadap negara dan sistem yang dijalankan berdasarkan undang-undang.
Namun, bagaimana bila seorang jenderal TNI justru memberi hormat kepada seorang pengusaha? Bukan kepada pejabat negara, bukan pula kepada simbol negara, melainkan kepada sosok sipil yang tidak memiliki kedudukan dalam sistem komando militer?
Bayangkan saja, jika seorang jenderal, yang memimpin ribuan prajurit, tiba-tiba terlihat memberi hormat kepada pengusaha rokok di Sumenep, Madura.
Sontak publik akan bertanya: Ada apa di balik semua ini?
Pertanyaan yang muncul bukan hanya soal sopan santun atau kesopanan biasa. Ini soal simbol. Soal representasi kuasa dan loyalitas. Kepada siapa sebenarnya kekuatan militer kita tunduk?
Jangan salah, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, simbol adalah bahasa yang sangat kuat. Ketika jenderal memberi hormat kepada presiden, masyarakat membaca itu sebagai kesetiaan militer kepada negara.
Namun, jika simbol itu berubah, jika hormat misalnya diberikan kepada seorang pengusaha yang mungkin punya kekuasaan ekonomi, tapi tak punya dasar legal sebagai atasan militer maka maknanya bisa sangat mengguncang.
Apakah ini berarti ekonomi telah menundukkan kekuatan militer? Atau ada transaksi sosial dan politik yang membuat hierarki kekuasaan menjadi kabur?
Kita tentu tidak bisa sembarangan menuduh. Tapi publik juga tidak bisa dilarang untuk bertanya-tanya. Terlebih jika pengusaha tersebut dikenal kontroversial, memiliki catatan “Kedekatan” dengan aparat penegak hukum, atau bahkan kerap memamerkan jejaring kuasanya kepada masyarakat.
Fenomena ini mengisyaratkan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika aktor-aktor sipil non-pemerintah mulai memegang kendali simbolik atas lembaga-lembaga negara, maka kekuasaan tidak lagi berdiri di atas hukum, melainkan di atas jaringan kedekatan.
Hal inilah yang seharusnya menjadi kekhawatiran utama. Sebab, TNI dibentuk untuk menjaga kedaulatan, bukan untuk menjadi alat bagi kepentingan pribadi atau kelompok. TNI bukan boneka ekonomi, apalagi bayangan kekuasaan lokal yang bebas dikendalikan.
Undang-undang telah dengan tegas mengatur agar TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Ketika seorang perwira tinggi menunjukkan kedekatan berlebihan kepada pengusaha, publik berhak bertanya: Di mana netralitas itu?
Apakah ada kemungkinan pengusaha tersebut memberikan bantuan logistik kepada satuan militer? Apakah ada kepentingan ekonomi yang ditukar dengan loyalitas simbolik? Atau justru ini bagian dari upaya mencari pengaruh di balik layar?
Apa pun jawabannya, ini adalah ALARM bahaya bagi sistem demokrasi kita. Sebab, ketika simbol-simbol militer mulai tunduk pada kekuasaan uang, maka negara ini sedang berjalan ke arah yang salah.
Sudah terlalu sering kita mendengar tentang kedekatan antara oknum aparat dan pengusaha. Tapi ketika itu melibatkan jenderal dan bentuk penghormatan yang mestinya sakral, persoalannya menjadi lebih serius.
Seharusnya, yang diberi hormat adalah Presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat. Bukan pengusaha yang menjual produk berisiko kesehatan, atau yang mungkin saja menggunakan pengaruh ekonomi untuk membeli loyalitas.
Lebih jauh lagi, fenomena ini juga mengundang pertanyaan tentang pengawasan internal di tubuh TNI. Apakah ada mekanisme yang cukup kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan simbolik seperti ini?
Panglima TNI dan jajarannya harus mulai menaruh perhatian terhadap tanda-tanda simbolik yang bisa merusak wibawa institusi. Sebab, kekuatan militer yang kehilangan makna simbolisnya akan rapuh dari dalam.
Apalagi di era media sosial seperti sekarang, satu gestur bisa menjadi viral, dan bisa mengubah persepsi publik terhadap institusi negara. Apa jadinya jika masyarakat mulai percaya bahwa militer bukan lagi pelindung rakyat, melainkan pelindung bisnis?
Negara harus hadir dan tegas. Bukan hanya untuk menertibkan hierarki, tapi juga menjaga marwah TNI sebagai penjaga kedaulatan, bukan penjaga pengusaha.
Kita semua mencintai TNI sebagai institusi kebanggaan bangsa. Tapi cinta itu juga harus kritis. Sebab, cinta yang membiarkan kesalahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap esensi pengabdian.
Jangan biarkan simbol-simbol kenegaraan dikerdilkan oleh kepentingan jangka pendek. Jangan biarkan loyalitas yang seharusnya kepada bangsa dan rakyat, dibelokkan hanya demi keuntungan sesaat.
Dan kepada para jenderal, ingatlah, hormatmu bukan hanya gestur. Ia adalah sumpah dan pengabdian. Berilah kepada yang layak yakni kepada negara, kepada rakyat, dan kepada konstitusi.
Penulis : Toifur Ali Wafa, Pimred media nusainsider.com
Penulis : Wafa
