BANGKALAN, nusainsider.com — Dugaan skandal pesta minuman keras (miras) yang menyeret dua oknum anggota DPRD Bangkalan Fraksi Partai Gerindra kian menuai sorotan, seiring sikap bungkam yang ditunjukkan salah satu terduga pelaku saat dikonfirmasi awak media.
Hingga berita ini diturunkan, oknum anggota DPRD Bangkalan berinisial APW diketahui belum memberikan klarifikasi apa pun terkait isu yang menyeret namanya.
Upaya konfirmasi yang dilakukan pewarta nusainsider.com melalui pesan singkat dan panggilan telepon WhatsApp-nya tidak mendapat respons, meski pesan yang dikirimkan terlihat telah berstatus centang dua.
Sikap diam tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Pasalnya, sebagai pejabat publik yang melekat tanggung jawab moral dan etik, anggota DPRD seharusnya bersikap terbuka dan kooperatif terhadap upaya klarifikasi media, terutama saat namanya dikaitkan dengan isu serius yang menyangkut integritas dan moralitas.
“Bungkamnya pejabat publik dalam kasus seperti ini justru memperkuat persepsi negatif di masyarakat. Klarifikasi itu penting, bukan hanya untuk pembelaan diri, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik,” ujar Pengamat Hukum Madura, Johan Subrata, S.H., M.H., saat dimintai pandangannya, Minggu (11/1/2026).
Menurut Johan, sikap enggan menanggapi wartawan dapat ditafsirkan publik sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh wakil rakyat.
Terlebih, isu yang mencuat bukan persoalan sepele, melainkan dugaan perilaku yang bertentangan dengan nilai etika, moral, dan kultur religius masyarakat Madura.
“Secara etik, pejabat publik wajib memberikan penjelasan. Diam bukan solusi, apalagi jika pesan wartawan sudah terbaca. Ini berpotensi menambah krisis kepercayaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika klarifikasi terus dihindari, Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan seharusnya proaktif memanggil dan meminta keterangan secara resmi, tanpa harus menunggu tekanan publik semakin besar.
Sementara itu, sikap serupa juga ditunjukkan oleh oknum anggota DPRD berinisial RI yang hingga kini belum memberikan pernyataan terbuka kepada media. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai adanya kesan menghindar dari tanggung jawab etik.
Di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto yang kerap menekankan pentingnya disiplin, keteladanan, dan moralitas pejabat publik, sikap bungkam kader partai di daerah dinilai sebagai ironi yang sulit dibenarkan.
Publik kini menanti langkah konkret dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Bangkalan, DPD maupun DPP Partai Gerindra, serta Badan Kehormatan DPRD setempat.
Transparansi dan ketegasan dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi nusainsider.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan prinsip jurnalistik yang berimbang dan beretika.
Penulis : Wafa
