Kritisi Lonjakan PBB, Ning Lia Tekankan Pentingnya Keadilan Fiskal

Rabu, 20 Agustus 2025 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Dr Lia Istifhama, S.Sos.i., M.E.I Senator DPD RI Asal Jawa Timur.

Foto. Dr Lia Istifhama, S.Sos.i., M.E.I Senator DPD RI Asal Jawa Timur.

JAWA TIMUR, nusainsider.com — Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik. Sejumlah pemerintah daerah (pemda) ramai-ramai menaikkan tarif dengan alasan untuk memenuhi target anggaran.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan kebijakan fiskal, khususnya terkait PBB, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak memicu keresahan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh.

“Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” ujar Ning Lia, Kamis (20/8).

Menurutnya, kenaikan PBB bukan sekadar urusan fiskal, tetapi juga berkaitan erat dengan konsep ekonomi daerah yang berkeadilan.

Baca Juga :  Karya Tentang Ning Lia Bawa Jurnalis Probolinggo Sabet Juara 1 DPD RI Award 2025

Ia menilai hubungan keuangan pusat dan daerah harus diatur secara seimbang agar tidak merugikan daerah penghasil.

“Jangan sampai ada daerah yang memiliki resources besar, tapi porsinya untuk pusat tinggi sementara untuk daerah rendah. Karena kekurangan PAD, daerah akhirnya mencari jalan lain dengan menaikkan PBB. Hal ini harus disikapi utuh, bijak, dan tidak menimbulkan kesenjangan,” jelasnya.

Ning Lia juga menyinggung prinsip yang diusung Presiden Prabowo Subianto mengenai otonomi daerah yang adil dan berimbang.

Baca Juga :  Calon Pasien Tak Dilayani, Video Petugas Puskesmas Pandian Sumenep Jadi Sorotan

Menurutnya, Presiden memahami pentingnya pemerataan, sehingga kebijakan fiskal di daerah tidak boleh merugikan masyarakat kecil.

“Disparitas antarwilayah tidak boleh terjadi. Apalagi ada daerah yang menaikkan PBB hingga 1.000 persen, itu jelas ekstrem dan akan memicu pro kontra di masyarakat. Pemimpin daerah harus aspiratif, agar perbedaan pandangan bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus menciptakan keadilan fiskal.

“Kalau pemerintah pusat dan daerah mampu membangun trust dengan kebijakan yang adil, masyarakat akan lebih tenang dan penerimaan pajak bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

Rider’s Parade MotoGP Jadi Panggung Promosi Budaya Sumenep Lewat Tongtong Angin Ribut
Dari Bawang Mentah Jadi Produk Rp200 Ribu, Disbudporapar Sumenep Dorong Santri Jadi Entrepreneur
Aksi Mahasiswa Sambut dan Tolak Panglima TNI di Sumenep Dikabarkan Batal, Aktivis: Tunggu Kepastian
Warga Langsar Krisis Air Sejak Juli, Pemkab Sumenep Gandeng BAZNAS dan TNI Gelontorkan 1,2Liter Air Bersih
Krisis Air di Desa Olor, Mahasiswa UTM Gelar Aksi Sosial Selama Tiga Hari
Promosi Wisata Sumenep Masuk Era Digital, Duta Wisata Diminta Lebih Kreatif
Milad ke-60, KOHATI Sumenep Gelar Simposium dan Launching Buku Isu Perlindungan Perempuan
HUT ke-81 TNI, Dandim Pamekasan Tegaskan Kemanunggalan dengan Rakyat

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Rider’s Parade MotoGP Jadi Panggung Promosi Budaya Sumenep Lewat Tongtong Angin Ribut

Selasa, 6 Oktober 2026 - 06:51 WIB

Dari Bawang Mentah Jadi Produk Rp200 Ribu, Disbudporapar Sumenep Dorong Santri Jadi Entrepreneur

Senin, 5 Oktober 2026 - 22:59 WIB

Aksi Mahasiswa Sambut dan Tolak Panglima TNI di Sumenep Dikabarkan Batal, Aktivis: Tunggu Kepastian

Senin, 5 Oktober 2026 - 15:27 WIB

Warga Langsar Krisis Air Sejak Juli, Pemkab Sumenep Gandeng BAZNAS dan TNI Gelontorkan 1,2Liter Air Bersih

Senin, 5 Oktober 2026 - 14:22 WIB

Krisis Air di Desa Olor, Mahasiswa UTM Gelar Aksi Sosial Selama Tiga Hari

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:12 WIB

Milad ke-60, KOHATI Sumenep Gelar Simposium dan Launching Buku Isu Perlindungan Perempuan

Senin, 5 Oktober 2026 - 09:35 WIB

HUT ke-81 TNI, Dandim Pamekasan Tegaskan Kemanunggalan dengan Rakyat

Senin, 5 Oktober 2026 - 09:32 WIB

Kenang Jasa Pahlawan, Kodim 0827/Sumenep Gelar Ziarah Jelang HUT TNI ke-81

Berita Terbaru