SUMENEP, nusainsider.com — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan melalui pengalihan sebagian anggaran pelatihan kerja mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menilai langkah pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerima program jaminan sosial merupakan upaya positif yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan program peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Perlindungan sosial memang penting, tetapi pelatihan kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” ujar Juhari, Senin (04/05/2026).
Menurutnya, pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Selain itu, Juhari menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat program. Ia meminta pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok pekerja yang membutuhkan.
“Pendataan harus akurat agar program ini tidak salah sasaran. Ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Sumenep mampu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada perlindungan jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas serta kemandirian tenaga kerja.
Dengan pendekatan yang seimbang antara perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan, program yang dijalankan diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : Wafa
