OPINI, nusainsider.com — Penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep kini bukan sekadar proses administratif. Ia telah menjelma menjadi diskursus publik yang hidup bahkan hangat di warung-warung kopi hingga ruang-ruang perbincangan elite.
Dari tiga nama yang tersisa, pilihan akhir ada di tangan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Namun, dalam dinamika yang berkembang, satu nama disebut-sebut menguat: R Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), yang juga pernah memimpin DPMPTSP.
Figur ini dinilai sebagian kalangan relatif lebih “Aman” dari konflik masa lalu dibanding dua kandidat lainnya, yakni Chainur Rasyid dan Agus Dwi Syahputra.
Persepsi publik semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Ia terbentuk dari akumulasi pengalaman birokrasi, relasi politik, serta dinamika internal pemerintahan yang selama ini berjalan.
Namun, politik lokal tak pernah sesederhana hitam dan putih. Meski dianggap lebih minim gesekan, publik tak sepenuhnya lupa pada isu dugaan kasus tanah yang sempat menyeret nama RR (Inisial) beberapa tahun lalu.
Walaupun perkara tersebut lebih dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ketimbang persoalan hukum yang terbukti, tetap saja ia menjadi catatan yang tak bisa dihapus begitu saja dari ingatan kolektif masyarakat.
Di sinilah relevansi pepatah lama itu terasa: noda hitam, meski kecil, tetaplah noda. Ia bisa dibersihkan secara perlahan melalui kerja nyata, integritas, dan transparansi. Namun jika diabaikan, ia berpotensi menimbulkan noda baru yang lebih besar.
Dalam konteks ini, publik tentu berharap bahwa siapa pun yang terpilih benar-benar mampu menjaga marwah birokrasi dan menjadi motor penggerak pemerintahan yang bersih.
Tagline “Bismillah Melayani” yang selama ini menjadi semangat kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo bukan sekadar slogan. Ia adalah janji politik sekaligus komitmen moral.
Maka, pemilihan Sekda kali ini akan menjadi ujian konkret: apakah semangat pelayanan itu akan diwujudkan dalam figur yang benar-benar profesional, bebas beban, dan mampu menyatukan seluruh elemen birokrasi?
Tak dapat dipungkiri, jabatan Sekda adalah posisi strategis. Ia bukan hanya administrator tertinggi di jajaran ASN, tetapi juga simpul koordinasi antara visi politik kepala daerah dan implementasi teknokratis di lapangan.
Kesalahan memilih figur bisa berdampak panjang terhadap stabilitas pemerintahan, efektivitas program, hingga soliditas internal.
Lebih jauh lagi, publik juga menangkap adanya aroma “pertarungan pengaruh” dalam proses ini. Dugaan bahwa ada bekingan pusat di balik masing-masing kandidat menambah kompleksitas situasi.
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar seleksi jabatan, melainkan bagian dari kontestasi kepentingan yang lebih luas. Pertarungan ini bisa saja baru dimulai, bukan berakhir di meja pelantikan.
Namun pada akhirnya, semua spekulasi akan bermuara pada satu keputusan: pilihan Bupati.
Di titik inilah kepemimpinan diuji. Apakah keputusan akan semata mempertimbangkan aspek teknis dan rekam jejak? Ataukah tekanan politik turut memainkan peran signifikan?
Masyarakat Sumenep sejatinya tak menuntut figur tanpa cela karena manusia memang tak ada yang sepenuhnya bersih dari masa lalu. Yang diharapkan adalah keberanian untuk bertanggung jawab, komitmen memperbaiki, dan kesanggupan menjaga integritas di masa depan.
Sekda bukan hanya soal siapa yang paling kuat secara jaringan, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan publik.
Kepercayaan itu mahal. Ia dibangun dari konsistensi, transparansi, dan keteladanan. Jika publik saat ini masih mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada Bupati, maka itu adalah modal sosial yang besar. Modal ini tak boleh disia-siakan.
Pertanyaannya, “siapa yang akan dipilih?” memang masih menggantung. Namun yang lebih penting dari sekadar nama adalah pesan apa yang ingin ditegaskan melalui pilihan itu. Apakah ini tentang profesionalisme? Rekonsiliasi internal? Atau konsolidasi kekuatan politik?
Apa pun jawabannya, publik menunggu dengan penuh perhatian. Karena dalam setiap keputusan besar, selalu ada arah yang ditentukan. Dan arah itu akan mencerminkan wajah kepemimpinan ke depan.
Sekda boleh satu orang, tetapi implikasinya menyentuh seluruh sendi pemerintahan. Maka, memilih bukan hanya soal preferensi, melainkan tentang tanggung jawab sejarah.
Sumenep kini menunggu bukan sekadar nama, tetapi bukti, meski tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya dosa masalalu akan tetap di ingat, bukan berarti nanti melahirkan dosa baru.
Penulis : Toifur Ali Wafa, Pimred nusainsider.com
Penulis : Wafa
