SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kepulauan. Hal ini terlihat dari diselenggarakannya acara seremonial pengabdian masyarakat yang melibatkan sejumlah organisasi medis nasional.
Acara tersebut melibatkan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Ortopedi Indonesia (PABOI), Center of Excellence – Indonesian Orthopaedic Association (COE-IOA), dan Yayasan Orthopaedi Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung di pendopo agung keraton sumenep, Senin 5 Mei 2025 sebagai salah satu wilayah di Pulau Jawa yang memiliki tantangan geografis khas.
Kabupaten Sumenep dikenal sebagai kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Jawa, yakni sebanyak 128 pulau. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya di bidang transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Salah satu contohnya adalah akses transportasi menuju Pulau Masalembu yang memerlukan waktu tempuh hingga 24 jam. Padahal, jika dibandingkan dengan ke Kalimantan, hanya memerlukan sekitar empat jam saja.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Letak geografis ini menjadi spirit bagi tenaga kesehatan untuk terus memaksimalkan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Ini adalah tantangan yang harus kami hadapi dengan komitmen yang kuat,” ujar Bupati di sela-sela sambutannya, Senin 5 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan harapannya kepada para dokter spesialis ortopedi yang bertugas di RSUD Moh. Anwar agar dapat memperpanjang masa tugas mereka di Kabupaten Sumenep demi keberlanjutan pelayanan kesehatan spesialis.
Kabupaten Sumenep saat ini memiliki dua rumah sakit utama yang terbagi antara wilayah daratan dan kepulauan. Rumah sakit daratan adalah RSUD Moh. Anwar yang terletak di pusat kota, tepat di depan Kantor Pemkab Sumenep.
Sementara itu, rumah sakit di wilayah kepulauan berada di Kecamatan Kangayan. Rumah sakit ini menjadi pusat rujukan utama bagi masyarakat kepulauan dalam memperoleh layanan kesehatan tingkat lanjut.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menegaskan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Setiap tahunnya, anggaran sekitar Rp80 miliar dialokasikan untuk mendukung program ini.
Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep, khususnya dalam dimensi kesehatan. Capaian IPM Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 menunjukkan angka yang menggembirakan.
Tercatat, IPM Sumenep pada 2023 mencapai 73,69, naik dari 73,43 pada tahun sebelumnya. Angka ini juga mencerminkan meningkatnya harapan hidup masyarakat, yakni mencapai usia 73,69 tahun bagi bayi yang lahir di tahun tersebut.
Peningkatan angka ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan dan pelayanan publik, serta menunjukkan dampak positif dari kebijakan Pemkab Sumenep dalam penguatan layanan dasar di bidang kesehatan.
“Ketika IPM meningkat, maka sektor lain juga akan ikut terdorong, termasuk penurunan angka kemiskinan. Ini adalah indikator penting yang harus dijaga bersama,” jelas Bupati Fauzi.
Di luar sektor kesehatan, Kabupaten Sumenep juga memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri. Sumenep berdiri jauh sebelum era Majapahit, dan telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, mulai dari kerajaan, kesultanan, hingga pemerintahan kabupaten modern.
Saat ini, Kabupaten Sumenep telah berusia 766 tahun. Selain sejarahnya yang panjang, Sumenep juga memiliki banyak keunikan yang jarang diketahui publik. Salah satunya adalah fakta bahwa nama “SUMENEP” adalah satu-satunya nama kabupaten di Pulau Jawa yang tidak bisa dibaca terbuka.
“Banyak orang dari luar Madura yang kemudian menetap di Sumenep dan memilih tidak kembali ke daerah asalnya. Sumenep memang memiliki daya tarik dan rahasia tersendiri,” imbuh Bupati dengan sambil tersenyum.
Kolaborasi lintas sektor yang dilakukan dalam acara pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari komunitas medis nasional.
Dengan komitmen, kolaborasi, dan dedikasi dari berbagai pihak, Pemkab Sumenep berharap pembangunan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, termasuk kepulauan terpencil, bisa terus diwujudkan.
Penulis : Dre