SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Diketahui, Forum konsultasi publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 yang dilaksanakan Bappeda Sumenep tersebut mendapat apresiasi dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Bakorwil IV) Pamekasan, Selasa (11/2/2025).
Bakorwil IV memuji Pemkab Sumenep karena konsultasi publik RKPD 2026 yang dibuka langsung oleh Sekda Sumenep Edy Rasiyadi ini terbilang awal dibanding di daerah lain.
Kepala Bakorwil IV Pamekasan Sufi Agustini mengatakan, forum konsultasi publik RKPD Sumenep 2026 yang diselenggarakan di awal tahun dipastikan lebih maksimal untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
Sebab, RKPD ini membutuhkan banyak aspirasi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan upaya peningkatan pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kegiatan forum konsultasi publik ini. Ini bagian dari upaya daerah untuk menyerap banyak aspirasi dari masyarakat,” kata Sufi Agustini.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumenep Edi Rasiyadi menyampaikan, forum konsultasi publik RKPD harus menjadi ruang aspirasi menuju kemajuan Kabupaten Sumenep.
Peningkatan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan tanpa adanya masukan dari masyarakat. Dengan demikian, masukan di segi apapun menjadi harapan pemerintah daerah.
“Kami tidak menutup keinginan dan aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan aspirasinya melalui ruang konsultasi RKPD ini,” kata Sekda Edi.
Sekda Edy kemudian menegaskan, forum konsultasi publik RKPD merupakan langkah strategis dalam menyusun program pemerintah daerah pada tahun 2026 mendatang. Sehingga program pemerintah yang akan dicanangkan tahun depan benar-benar sesuai harapan masyarakat.
“Untuk itu, adanya informasi yang benar pula dari masyarakat kalangan bawah sangat dibutuhkan. Fakta di bawah akan menjadi rujukan kami dalam menentukan program di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa forum ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna menentukan prioritas pembangunan.
“RKPD 2026 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Kami ingin pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Arif Firmanto dalam sambutannya.
Forum ini dihadiri berbagai pihak, termasuk OPD, akademisi, LSM, dan perwakilan masyarakat. Semua peserta berkontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan daerah.
“Kami harap masukan dari forum ini bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambah Arif.
Penyelenggaraan forum ini didasarkan pada regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Anggarannya bersumber dari APBD Sumenep 2025.
Dengan adanya forum ini, Pemerintah Sumenep berkomitmen meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, “Tutupnya.
Penulis : Mif
.
