SUMENEP, nusainsider.com — Harapan masyarakat Pulau Masalembu untuk menikmati listrik negara terus menyala di tengah berbagai keterbatasan.
Perjuangan panjang itu hingga kini masih dikawal oleh Ahmad Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Masalembu, yang konsisten memperjuangkan akses listrik sebagai hak dasar masyarakat.
Pulau Masalembu yang berada di jalur strategis pelayaran nasional dan memiliki potensi besar di sektor kelautan serta perikanan, hingga kini masih belum sepenuhnya menikmati layanan listrik dari negara.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri, sekaligus penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Sejak 2019, Ahmad Juhairi bersama masyarakat terus melakukan berbagai upaya, mulai dari audiensi dengan Dinas ESDM Jawa Timur, koordinasi dengan PT PLN (Persero), hingga melibatkan Kementerian ESDM RI dalam forum strategis.
Upaya tersebut sempat menunjukkan progres nyata pada awal 2020 dengan pengiriman dan pemasangan lebih dari 1.300 tiang listrik di Pulau Masalembu.
Perjuangan tersebut terus berlanjut hingga ke tingkat pusat. Pada 23 Februari 2026 lalu, Ahmad Juhairi bersama Ketua SNNU Masalembu, Jailani, serta perwakilan nelayan melakukan audiensi langsung ke Kementerian terkait ketenagalistrikan.
Langkah ini menegaskan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.
Namun, hingga kini pembangunan pembangkit listrik masih terkendala persoalan krusial, yakni ketersediaan lahan untuk pusat pembangkit. Hal ini menjadi faktor utama yang menghambat percepatan realisasi listrik di wilayah tersebut.
Tak berhenti di situ, Ahmad Juhairi mengambil langkah strategis dengan menggandeng sektor swasta. Bersama masyarakat, ia mengajukan permohonan kepada PT Elnusa Tbk untuk membantu penyediaan lahan.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Manager Property Development PT Elnusa Tbk, Raditya Yudha Perwira, pihak perusahaan memberikan respons positif dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut.
Pihak Elnusa menyatakan akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, guna menindaklanjuti peluang tersebut.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Listrik adalah kebutuhan dasar. Sudah terlalu lama masyarakat Masalembu hidup dalam keterbatasan,” tegas Ahmad Juhairi.
Berbagai rapat koordinasi sepanjang 2025 hingga 2026 juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Tanpa solusi atas persoalan tersebut, impian masyarakat Masalembu akan kembali tertunda.
Lebih dari sekadar penerangan, kehadiran listrik diyakini akan membuka peluang besar bagi peningkatan hasil perikanan, mendukung aktivitas pelayaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kini, harapan itu semakin mendekati kenyataan. Dukungan lintas sektor mulai terbangun, menyisakan satu langkah penting menuju realisasi.
Bagi masyarakat Masalembu, listrik bukan hanya kebutuhan, melainkan harapan panjang yang terus diperjuangkan tanpa henti.
Penulis : Wafa
