JAKARTA, nusainsider.com — Polemik mengenai lokasi dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027 belum menemui titik akhir. Hingga Rabu malam (2/9/2026), Dewan Pers memastikan belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.
Kepastian itu disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu siang.
Pertemuan tersebut digelar untuk mendengarkan paparan dan pandangan PWI terkait penyelenggaraan HPN 2027. Namun, forum itu belum menghasilkan keputusan resmi mengenai lokasi maupun organisasi yang akan menjadi pelaksana.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan, Dewan Pers masih akan mendengarkan pandangan dari seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan akhir.
Menurutnya, PWI sebelumnya belum hadir dalam pertemuan yang membahas persoalan HPN. Karena itu, pertemuan Rabu siang menjadi ruang bagi Dewan Pers untuk mendengarkan secara langsung aspirasi PWI.
Dari pertemuan tersebut, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki hak menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN karena memiliki kaitan erat dengan sejarah lahirnya HPN.
Namun, dalam pelaksanaannya PWI menyatakan dapat melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
Abdul Manan menilai, persoalan utama HPN bukan sekadar siapa yang menjadi penyelenggara, tetapi bagaimana momentum tersebut dapat menjadi perayaan bersama seluruh komunitas pers.
“Meski HPN memakai tanggal kelahiran PWI, ini namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers,” ujar Abdul Manan.
Karena itu, menurut dia, penyelenggaraan HPN idealnya dilakukan secara bersama-sama dan tidak didominasi oleh satu organisasi wartawan.
Abdul Manan berpandangan, jika HPN merupakan perayaan seluruh komunitas pers, maka lembaga yang menjadi penanggung jawab seharusnya bukan organisasi wartawan tertentu.
“Karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggung jawab seharusnya bukan organisasi wartawan, tetapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu Dewan Pers,” katanya.
Ia memahami apabila PWI menginginkan pola penyelenggaraan HPN tetap seperti yang berlangsung selama ini. Namun, di sisi lain, terdapat aspirasi dari konstituen Dewan Pers lainnya agar penyelenggaraan HPN mengalami perubahan.
Selama ini, kata Abdul Manan, agenda HPN dinilai lebih banyak diisi oleh kegiatan satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut membuat sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.
Menurutnya, mengubah praktik penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun memang tidak mudah. Namun, persoalan tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena berpotensi mengurangi makna HPN sebagai momentum bersama komunitas pers Indonesia.
Ia juga menyoroti Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.
Menurut Abdul Manan, Keppres tersebut tidak secara spesifik memberikan mandat kepada organisasi tertentu untuk menjadi penanggung jawab atau pelaksana HPN.
“Kalau kita lihat isinya, Keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Tetapi Keppres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, salah satu anggota Dewan Pers mengusulkan agar Keppres HPN ditinjau kembali atau direvisi.
Abdul Manan menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, revisi dapat menjadi salah satu alternatif apabila tidak ditemukan titik temu di antara seluruh konstituen.
“Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN,” ujarnya.
Namun, sebelum mengambil keputusan, Dewan Pers masih akan menggelar pembahasan dengan konstituen lainnya.
Abdul Manan mengatakan, Dewan Pers akan mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk mempertahankan pola penyelenggaraan yang selama ini berjalan, membuat peringatan HPN secara terpisah, atau mencari format baru yang dapat diterima seluruh konstituen.
Setelah seluruh konstituen menyampaikan pandangan, keputusan akhir akan ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Pers.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan Dewan Pers, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini,” tegasnya.
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Pernyataan senada disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.
Menurut Niken, pertemuan dengan PWI baru sebatas forum untuk mendiskusikan persoalan HPN 2027.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga memastikan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam.
Keterangan Dewan Pers tersebut diperkuat Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.
Dalam komunikasinya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyampaikan bahwa Dewan Pers bersama seluruh konstituen belum kembali menggelar rapat untuk menentukan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.
“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka. Keputusan belum ditetapkan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.
Di tengah belum adanya keputusan resmi tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar Jakarta menjadi lokasi pelaksanaan HPN 2027.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh elemen pers untuk menahan diri dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.
“Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI, saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers,” katanya.
Usulan SMSI tersebut kemudian mendapat respons positif dari AMSI.
Saat ditanya apakah usulan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta masih memungkinkan mengingat Dewan Pers belum menetapkan keputusan, Wahyu Dhyatmika menyatakan AMSI siap memberikan dukungan.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi konstituen Dewan Pers untuk menyampaikan usulan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum ada keputusan resmi mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas format, lokasi, serta pelaksanaan HPN 2027.
Forum tersebut akan menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah penyelenggaraan HPN tetap menggunakan pola yang selama ini berjalan atau mengalami perubahan.
Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta telah mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan mendukung usulan tersebut.
Penulis : Wafa
