Lia Istifhama Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan TKD: Pendidikan Inklusi Terancam

Sabtu, 22 November 2025 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Anggota DPD/MPR RI, Dr Lia Istifhama,S.Sos.i., M.E.I

Foto. Anggota DPD/MPR RI, Dr Lia Istifhama,S.Sos.i., M.E.I

JATIM, nusainsider.com — Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kembali menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena dinilai berpotensi mengancam layanan publik, khususnya pendidikan inklusi dan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke UPT SDN 13 Gresik, Rabu (19/11/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia—sapaan akrabnya—melihat langsung proses pendidikan inklusi serta kondisi beberapa anak yang sebelumnya tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun kini tidak lagi tercover akibat pemotongan TKD.

Ia menegaskan bahwa alokasi TKD Kabupaten Gresik yang terpangkas sebesar Rp571 miliar dapat berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik.

“Pemotongan ini bisa mengancam sektor pendidikan dan jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Menurut peraih DetikJatim Award 2025 itu, pemotongan TKD tidak hanya mengganggu stabilitas fiskal daerah, melainkan juga memberikan dampak langsung terhadap layanan non-infrastruktur yang membutuhkan pendanaan berkelanjutan, seperti pendidikan inklusi.

Baca Juga :  Jaga Kepercayaan Publik, Ning Lia Andalkan Loyalitas Tim dan Nilai Kejujuran

Ia mencontohkan kondisi di SDN 13 Gresik sebagai sekolah rujukan inklusi yang kini terpaksa membatasi jumlah penerimaan siswa berkebutuhan khusus (ABK).

Setiap tahun, terdapat 28 hingga 40 siswa ABK yang mendaftar, namun sekolah hanya mampu menerima lima siswa karena keterbatasan anggaran dan minimnya guru pendamping khusus.

Lia juga menyoroti anggapan bahwa daerah memiliki dana mengendap di bank sehingga dianggap memiliki ruang fiskal yang besar.

Menurutnya, asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat karena pemerintah daerah tetap perlu memiliki cadangan anggaran untuk kebutuhan tak terduga, seperti penanganan bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

“Tidak bisa semua daerah dipukul rata. Kepala daerah pasti menyusun strategi agar di akhir tahun tetap ada dana cadangan untuk kondisi darurat,” tegas senator terpopuler Jawa Timur versi ARCI tersebut.

Ning Lia menekankan bahwa keberadaan dana mengendap bukan mencerminkan ketidakefisienan, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal. Karena itu, kebijakan pemotongan TKD dianggap tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan nyata masing-masing daerah.

Baca Juga :  Koteka Masuk Disertasi, IBS PKMKK Tunjukkan Keberanian Intelektual

Dampak pemotongan TKD juga dirasakan pada sektor sosial, salah satunya terkait jaminan kesehatan warga miskin. Di Gresik, ditemukan seorang anak disabilitas berusia tujuh tahun yang sebelumnya mendapat manfaat PBI namun kini tidak lagi ditanggung BPJS karena keterbatasan anggaran.

“Ini implikasi nyata pemotongan TKD. Warga yang sebelumnya sudah di-cover justru kehilangan jaminan kesehatan. Ini problem sosial kita bersama,” tegas Ning Lia.

Melihat potensi berkurangnya anggaran pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, Ning Lia keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai bahwa pemerintah pusat perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap kebijakan pemotongan tersebut.

Lulusan Doktor Manajemen Ekonomi Islam (MEI) UINSA itu mendorong Presiden Prabowo Subianto serta kementerian terkait untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dan mengevaluasi ulang indikator penganggaran agar kebijakan fiskal tidak mengorbankan kelompok rentan, terutama anak berkebutuhan khusus dan warga miskin.

“Meningkatkan kualitas SDM adalah pondasi negara. Jangan sampai pendidikan inklusi dan kesehatan masyarakat menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan,” pungkas putri KH Maskur Hasyim itu.

Kepala SDN 13 Gresik, Sri Endriana, menambahkan bahwa kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat kompleks, mulai dari tunarungu, tunagrahita, autisme, hingga disleksia. Sejak 2013–2015, sekolah tidak lagi menerima BOS Pendamping ABK yang sebelumnya mencapai Rp115.000 per siswa.

“Pemindahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten membuat beberapa pos bantuan hilang. Kami diwajibkan menerima siswa inklusi, tetapi tidak ada anggaran BOS untuk itu. Padahal pengelolaan pendidikan inklusi membutuhkan SDM dan fasilitas khusus,” jelasnya.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

Dulu Mengkritik, Kini Berada di Dalam: Ketika Idealisme Diuji Kekuasaan
Dari Ansor Jatim Menembus Tianjin University, Zikky Bawa Misi Akademik dan Diplomasi
IPK Sempurna 4,00! Dr. Sri Roekminiati Jadi Wisudawan Doktor Ilmu Administrasi Universitas Jember
Ning Lia Dikerumuni Santri Al-Fatimah, Suasana Harlah ke-20 Mendadak Gayeng
Abrasi Mengancam, SKK Migas-PHE ONWJ Gandeng Warga Pulihkan Pesisir Pasir Putih
Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Komisi XI Titip Pesan soal APBN
STIT Aqidah Usymuni Bersiap Naik Level, Kopertais Minta Civitas Akademika Perkuat Kelembagaan
UNIBA Madura Bekali Mahasiswa Strategi Hadapi Transformasi Bisnis di Era AI

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Dulu Mengkritik, Kini Berada di Dalam: Ketika Idealisme Diuji Kekuasaan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:48 WIB

Dari Ansor Jatim Menembus Tianjin University, Zikky Bawa Misi Akademik dan Diplomasi

Minggu, 27 September 2026 - 09:59 WIB

IPK Sempurna 4,00! Dr. Sri Roekminiati Jadi Wisudawan Doktor Ilmu Administrasi Universitas Jember

Kamis, 17 September 2026 - 10:35 WIB

Ning Lia Dikerumuni Santri Al-Fatimah, Suasana Harlah ke-20 Mendadak Gayeng

Rabu, 16 September 2026 - 10:02 WIB

Abrasi Mengancam, SKK Migas-PHE ONWJ Gandeng Warga Pulihkan Pesisir Pasir Putih

Senin, 14 September 2026 - 16:27 WIB

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Komisi XI Titip Pesan soal APBN

Rabu, 9 September 2026 - 13:04 WIB

STIT Aqidah Usymuni Bersiap Naik Level, Kopertais Minta Civitas Akademika Perkuat Kelembagaan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 10:29 WIB

UNIBA Madura Bekali Mahasiswa Strategi Hadapi Transformasi Bisnis di Era AI

Berita Terbaru