SUMENEP, nusainsider.com — Kabupaten Sumenep mencatat laju inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) tertinggi di Jawa Timur pada Mei 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumenep mencapai 5,12 persen, jauh di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 3,49 persen dan tingkat nasional yang berada di angka 3,08 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month atau m-to-m) sebesar 0,16 persen, sedangkan inflasi tahun kalender berjalan (year to date atau y-to-d) mencapai 2,07 persen. Untuk indikator y-on-y dan y-to-d, Sumenep menjadi daerah dengan angka tertinggi di Jawa Timur.
Handoyo menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas menjadi faktor utama yang mendorong tingginya inflasi di Kabupaten Sumenep. Komoditas emas perhiasan tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar dengan andil mencapai 1,45 persen.
“Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 1,45 persen. Sementara beras memberikan andil inflasi sebesar 0,36 persen,” ujar Handoyo.
Selain emas dan beras, sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya juga ikut menyumbang kenaikan inflasi pada Mei 2026. Di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,08 persen.
“Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng juga menjadi komoditas yang memicu inflasi bulanan,” tambahnya.
Menurut Handoyo, data inflasi memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.
“Data ini menjadi penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi agar harga-harga bisa kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa data statistik yang dirilis BPS menjadi pijakan utama dalam penyusunan program pembangunan dan strategi ekonomi daerah.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan memperkuat sinergi lintas sektor guna mengendalikan laju inflasi, terutama pada komoditas yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
“Data inflasi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah-langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata Arif.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mampu merespons kondisi riil yang terjadi di masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan warga.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Kabupaten Sumenep juga memaparkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut akan mendata berbagai aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan.
Handoyo menjelaskan, sensus akan mencakup beragam sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi dan kuliner, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan SE 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
Sementara itu, Arif kembali menyambut positif pelaksanaan sensus tersebut. Ia menilai ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan mendasar dalam merancang pembangunan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hasil pendataan SE 2026 nantinya diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
Penulis : Wafa
