SUMENEP, nusainsider.com — Kerusakan jalan poros antarkecamatan hingga persoalan penanganan sampah menjadi aspirasi yang paling dominan disampaikan masyarakat kepada Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PKB, M Muhri, dalam agenda reses yang berlangsung pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026.
Selama masa reses, Muhri menyambangi tiga titik, yakni di Lembaga Pendidikan Al Iftitahiyah Sonber Tombet, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Lembaga Pendidikan Al-Islah Batoatas, Desa Tennonan, Kecamatan Manding, serta Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk.
Dalam dialog bersama masyarakat, warga menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah nyata memperbaiki ruas jalan poros yang menghubungkan Desa Tennonan, Giring, Gadding hingga Batuputih Laok.
Kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga mobilitas masyarakat sehari-hari.
Tak hanya infrastruktur jalan, warga juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal, khususnya di kawasan Pasar Manding dan Jabaan. Mereka berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar persoalan lingkungan tersebut tidak semakin berlarut.
“Kami lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan poros antarkecamatan, terutama ruas Tennonan-Giring-Gadding-Batuputih Laok. Selain itu, persoalan sampah di Pasar Manding dan Jabaan juga menjadi perhatian warga,” ujar Muhri.
Salah satu agenda reses digelar di Masjid Baitur Rohmah, Dusun Mantajun, Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah perwakilan organisasi.
Dalam sambutannya, Muhri menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan di DPRD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Pertemuan seperti ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta menjaga komunikasi agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat diperjuangkan sesuai kewenangan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan dibawa ke forum pembahasan di DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kegiatan reses diawali dengan pembacaan tahlil dan Sholawat Nariyah sebelum dilanjutkan dialog interaktif bersama masyarakat.
“Pembacaan Sholawat Nariyah merupakan tradisi yang dijalankan dalam setiap kegiatan PKB sebagai bentuk ikhtiar memohon keberkahan,” jelasnya.
Agenda reses ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah bersama masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Muhri berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tetap terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan yang muncul di tingkat bawah dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan daerah.
Penulis : Wafa
