PROBOLINGGO, nusainsider.com — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong generasi muda berani mengambil peran dalam mengawal kebijakan negara dan menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Probolinggo, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan peserta, termasuk kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ning Lia menegaskan bahwa Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh berhenti sebagai konsep yang hanya dipahami secara teoritis.
Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, termasuk melalui keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” kata Ning Lia.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah penyelenggara pemilu, di antaranya unsur Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo, dan KPU Kota Probolinggo.
Ning Lia menilai organisasi pergerakan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai kemanusiaan sekaligus mengawal kehidupan demokrasi. Karena itu, gerakan mahasiswa dituntut memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan dugaan mafia tanah yang belakangan disampaikan masyarakat melalui pengaduan kepadanya.
Menurut Ning Lia, persoalan pertanahan tersebut memiliki kedekatan secara personal. Sebab, keluarganya juga pernah mengalami kasus pertanahan yang hingga kini masih menjalani proses hukum.
“Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ujarnya.
Pengalaman tersebut, lanjut Ning Lia, menjadi salah satu alasan pentingnya masyarakat, khususnya generasi muda, ikut mengawal kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai masih terdapat persoalan hukum yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena itu, mahasiswa tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika menemukan persoalan di lingkungan sekitarnya.
“Kritik, gagasan, maupun dorongan perubahan regulasi harus disampaikan secara konstruktif melalui jalur konstitusional,” tegasnya.
Meski demikian, Ning Lia mengingatkan bahwa setiap upaya mendorong perubahan maupun revisi peraturan perundang-undangan harus tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Dalam sosialisasi tersebut, Ning Lia juga menyinggung pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Menurutnya, arah pembangunan jangka panjang diperlukan agar program strategis negara tidak berhenti atau berubah hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” katanya.
Ning Lia menegaskan, politik semestinya tidak semata-mata berorientasi pada jabatan, ambisi, maupun kepentingan materi. Politik, kata dia, harus menjadi sarana untuk mengambil posisi strategis demi memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut, Ning Lia berharap generasi muda semakin berani mengambil peran, memiliki kepekaan sosial, serta aktif mengawal kebijakan negara.
Ia juga mengajak mahasiswa dan generasi muda menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pijakan dalam menyampaikan kritik, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan mendorong perubahan melalui mekanisme yang konstitusional.
Penulis : Wafa
