OPINI, nusainsider.com — Keterbatasan KOPRI dalam memproduksi pengetahuan bukan sekadar persoalan teknis atau kelemahan struktural. Ia adalah bentuk kapitulasi intelektual yang secara paradoks mengubur visi emansipasi yang sejak awal diperjuangkan.
Tanpa fondasi epistemologis yang otonom, KOPRI terancam terjebak dalam paradoks: menyuarakan kesetaraan, namun menggunakan bahasa, kerangka pikir, dan agenda yang justru ditentukan oleh struktur yang ingin ia transformasi. Dalam posisi demikian, KOPRI ibarat membawa panji emansipasi sambil tetap berjalan di jalan setapak patriarki.
Dalam konteks inilah metafora “boneka” terasa tepat. Ia menggambarkan entitas yang bergerak atas kehendak eksternal, tanpa agensi yang sesungguhnya. Jika KOPRI hanya menjadi pelaksana administratif atas program-program yang tidak ia rumuskan, maka perannya bergeser: dari subjek perubahan menjadi ornamen simbolik.
Alih-alih menjadi kekuatan ide, ia tereduksi menjadi unit logistik yang sibuk memenuhi kewajiban seremonial. Kesetaraan yang ia perjuangkan pun merosot menjadi komoditas pencitraan, bukan prinsip yang hidup dalam dialektika organisasi.
Bahaya yang lebih subtil ialah ketika hegemoni pengetahuan patriarkal terinternalisasi tanpa disadari. Ketika KOPRI gagal memproduksi narasi, analisis, dan solusi yang bersumber dari pengalaman perempuan, ia perlahan akan memakai kacamata dominan yang menganggap isu perempuan sebagai isu tambahan, bahkan aksesori.
Inilah bentuk penjajahan epistemik: pengalaman perempuan direduksi, disederhanakan, atau dibungkam oleh kerangka berpikir yang tidak lahir dari rahim perjuangan mereka sendiri.
Dalam situasi demikian, reproduksi ketimpangan berlangsung bukan melalui paksaan, melainkan melalui penerimaan diam-diam terhadap cara berpikir yang tidak memihak perempuan.
Karena itu, tuntutan agar KOPRI membangun kedaulatan produksi pengetahuan bukanlah tuntutan akademis belaka. Ia adalah tindakan politis yang menentukan hidup-mati identitas organisasi perempuan ini. Pengetahuan yang dibutuhkan haruslah:
- Reflektif-Kritis, yakni lahir dari dialog mendalam antara nilai Islam Aswaja, realitas sosial perempuan Indonesia, dan teori-teori emansipatoris.
- Kontekstual, yakni mampu membaca ketimpangan yang unik dalam tubuh PMII maupun dalam lanskap sosial yang lebih luas.
- Transformativ, yakni tidak berhenti pada deskripsi ketidakadilan, tetapi menawarkan jalan keluar yang operasional dan radikal.
- Otonom, yakni berani mengkritisi arus utama—even jika itu berarti berhadapan dengan tradisi internal yang dianggap sakral.
Dengan fondasi pengetahuan semacam itu, KOPRI dapat bermetamorfosis dari sekadar “pelengkap” menjadi mitra setara yang memiliki bobot intelektual.
Ia hadir bukan dengan permintaan, tetapi dengan tawaran substantif; bukan hanya mengeluarkan protes, tetapi memberikan alternatif konkret; bukan hanya menerima instruksi, tetapi menjadi pengarah wacana.
KOPRI dapat menjadi konsilium intelektual yang meninjau setiap kebijakan PMII dengan lensa keadilan gender, sekaligus menjadi ruang inkubasi yang melahirkan pemikiran-progresif.
Pada akhirnya, kemampuan memproduksi pengetahuan adalah jaminan martabat dan relevansi historis KOPRI. Tanpa itu, kesetaraan akan berhenti sebagai slogan yang menggema di ruang hampa, dan perjuangan perempuan hanya berhenti pada seremoni.
Dengan kedaulatan epistemik, KOPRI bukan hanya menolak menjadi boneka, tetapi juga merancang takdirnya sendiri sebagai arsitek masa depan bagi dirinya, bagi PMII, dan bagi peradaban yang lebih adil.
Kesetaraan tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia direbut melalui klaim atas hak untuk tahu, hak untuk berpikir, dan hak untuk mencipta. Di sinilah KOPRI harus berdiri: sebagai subjek pengetahuan yang berdaulat, bukan sebagai perpanjangan tangan struktur yang ingin ia rubah.
Penulis : Hordani
